Siaran Pers

Judul File Geliat Perbankan Jajaki Skema Pembiayaan Tagihan Faskes Mitra BPJS Kesehatan
Keterangan

Jakarta (20/09/2018) :Seiring dengan berjalannya Program Jaminan Kesehatan-Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menuju tahun kelima, BPJS Kesehatan kian merentangkan jaringan kerja sama dengan perbankan Indonesia.Tak hanya terkait kemudahan akses pembayaran iuran bagi peserta JKN-KIS, namun juga dalam hal menjaga likuiditas fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan melalui Supply Chain Financing (SCF). Program SCF merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan faskes mitra BPJS Kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Sejumlah perbankan baik nasional maupun swasta siap memberikan manfaat pembiayaan tagihan pelayanan kesehatan melalui SCF. Ini bisa dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan agar arus finansial rumah sakit berjalan baik. Saat ini, BPJS Kesehatan juga sudah menjalin sinergi dengan perbankan syariah,” jelas Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Bank Syariah Bukopindi Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (20/09).

Selain Bank Syariah Bukopin, sejumlah bank syariah yang mengimplementasikan SCF adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. BPJS Kesehatan juga telah meneken perjanjian kerja sama dengan bank mitra, baik pemerintah maupun swasta, yaitu Bank Mandiri, BNI, Bank KEB Hana, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank Woori Saudara, Bank BJB, CIMB Niaga, serta sejumlah multifinance yaitu TIFA Finance dan MNC Leasing.

“Dengan adanya sinergi bersama perbankan syariah ini, diharapkan manajemen rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang mengimplementasikan cash management dengan prinsip syariah, dapat turut memanfaatkan fasilitas SCF sehingga pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS dapat tetap berjalan optimal,” ungkap Kemal.

Kolektabilitas Iuran Terus Didongkrak

Sampai dengan bulan Juni 2018, kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS secara keseluruhan mencapai 99%. Meski demikian, kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri terbilang masih perlu dioptimalkan, yakni sebesar 54%.

Untuk itu, BPJS Kesehatan pun terus mengerahkan berbagai upaya untuk mendorong kolektabilitas iuran peserta JKN-KIS semaksimal mungkin. Pertama, dengan mengoptimalkan peran Kader JKN, khususnya dalam hal reminder dan penagihan iuran. Hingga 31 Juli 2018, terdapat 1.599 Kader JKN yang bergabung dengan BPJS Kesehatan. Dari April 2017dengan Juli 2018, Kader JKN berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp 37,9 miliar dari peserta yang menunggak sampai dengan 31 Juli 2018.

Upaya lainnya adalah melalui telekolekting. Sampai dengan Juni 2018, BPJS Kesehatan telah menghubungi lebih dari 1 juta peserta JKN-KIS yang menunggak dan berhasil mengumpulkan Rp 33 miliar dari usaha penagihan iuran melalui telepon tersebut. Sementara itu, untuk mempermudah peserta menunaikan kewajibannya membayar iuran, BPJS Kesehatan juga memperluas kanal pembayaran. Hingga akhir Juli 2018, ada lebih dari 681.389 titik pembayaran iuran JKN-KIS yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak sampai di situ, BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan publik terkait pemenuhan kewajiban badan iuran, baik dari segmen badan usaha maupun peserta perorangan.

“Langkah lainnya adalah dengan meluncurkan program angsuran Koperasi Nusantara, cicilan iuran melalui BNI, SMS blast sebagai pengingat bayar iuran, dan autodebet. Meski kami sudah membuka beragam alternatif pembayaran seluas-luasnya, namun kami juga berharap mitra kerja kami, termasuk perbankan, dapat turut membantu mendorong kesadaran dan willingness masyarakat supaya tergerak membayar iuran JKN-KIS tepat waktu,” ujar Kemal.

Sebagai informasi, sampai dengan 14 September 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 202.160.855 jiwa. Dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.531 FKTP,2.434 rumah sakit (termasuk di dalamnya klinik utama), 1.546 apotek, dan 1.093 optik.

Penerbit Humas
Penulis Humas
Tahun 2018
Upload Date 2018-09-20
Lihat 253