logo BPJS
Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Hasil Penelitian



Judul Kajian : Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)
Keterangan :

Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai

diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2014. BPJS

Kesehatan (badan yang ditunjuk sebagai penyelenggara JKN)

dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) menghadapi

tantangan dan hambatan dalam penyediaan pelayanan

kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN. Salah satu

tantangannya adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana

kapitasi sebagai model pembayaran FKTP. Monitoring dan

evaluasi penyelenggaran dana kapitasi menjadi penting untuk

meningkatkan capaian jaminan kesehatan semesta melalui

program JKN.

Tujuan: Menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana

kapitasi di FKTP, termasuk kendala dan alternatif solusi dalam

penyelenggaraan JKN.

Metode: Studi deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif

dan kualitatif. Sampel 384 FKTP di 7 regional dan 20 kabupaten/

kota dipilih secara acak. Data primer dikumpulkan melalui

serangkaian wawancara dan FGD dengan kuesioner terstandar.

Data sekunder terkait dana kapitasi dan pelayanan kesehatan

(2014 – pertengahan 2015) dikumpulkan dari FKTP dan

BPJS Kesehatan. Data kualitatif dianalisis menggunakan

pendekatan tematik sementara data kuantitatif dianalisis secara

deskriptif untuk menunjukkan tren dana kapitasi dan utilisasi

pelayanan kesehatan di FKTP.

Hasil: Meski peningkatan penerimaan dari dana kapitasi

ditemukan di sebagian besar FKTP, namun tingginya utilisasi

pasien cenderung menurunkan kapitasi aktual di FKTP. Temuan

tersebut terutama dialami dokter praktek perorangan dan klinik

pratama. Analisis kuantitatif juga menunjukkan sebagian besar

FKTP swasta mengalami de_isit. Sebagian besar Puskesmas

menggunakan SK Bupati/ Peraturan Daerah (Perda) sebagai

dasar hukum utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana

kapitasi. Namun, banyak kebijakan dari Perda yang tidak

sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Pusat, terutama karena

perubahan kebijakan yang cepat di tingkat Pusat. Kondisi ini

menyebabkan kebingungan bagi FKTP dalam mengelola dan

memanfaatkan dana kapitasi. Sebagai satu-satunya pembayar,

BPJS Kesehatan dianggap belum terlalu terlibat dalam

perencanaan dan penganggaran dana kapitasi di daerah. Hal

ini kurang kondusif dalam mendukung monitoring dan evaluasi

penggunaan dana kapitasi.

Kesimpulan: Untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan

dan keberlanjutan FKTP sebagai penyedia layanan, dana

kapitasi sebaiknya ditingkatkan. Perda juga diperlukan untuk

mendukung penyelenggaraan JKN dengan menerbitkan

pedoman yang jelas dan mengikuti kebijakan Pusat terkait

bagaimana FKTP sebaiknya merencanakan dan mengelola dana

kapitasi. Monitoring dan evaluasi kapitasi secara berkelanjutan

sangat penting untuk memastikan ketercapaian sasaran

program JKN di tingkat pelayanan primer.

Penulis : Litbang
Tahun : 2017


e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.