Dirut RSU AW Syahranie: Manajemen Rumah Sakit Harus Transparan dan Jujur dalam Mengelola Dana JKN-KIS

Penulis : Humas Dibaca : 178 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 12 Aug 2017 02:48:32
Samarinda - Sebagai badan hukum publik yang lebih dari tiga tahun mengelola Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta maupun stakeholders lainnya. Saat ini semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan  dengan menjadi  peserta JKN-KIS, baik untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Selain memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang telah menjadi peserta JKN-KIS, program ini juga dirasakan manfaatnya oleh pemberi pelayanan kesehatan baik FKTP maupun FKRTL yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Salah satu FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan telah merasakan manfaat dari program JKN-KIS ialah Rumah Sakit Umum (RSU) Abdul Wahab Syahranie di Samarinda. RSU Abdul Wahab Syahranie yang sejak tahun 2014 lalu telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, mengakui banyak manfaat yang didapat khususnya bagi kemajuan rumah sakit itu sendiri, antara lain dengan meningkatnya kunjungan dan pendapatan rumah sakit, bertambahnya sarana penunjang serta tenaga spesialis dan sub spesialis layanan kesehatan yang dimiliki oleh RSU Abdul Wahab Syahranie, sampai akhirnya rumah sakit ini dinobatkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional. 

Direktur RSU Abdul Wahab Syahranie, Rachim Dinata Marsidi menuturkan, agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dipercaya oleh peserta JKN-KIS dan masyarakat, maka dalam mengelola program ini rumah sakit harus menggunakan prinsip transparan dan jujur, serta dibarengi dengan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat dan efektif. 

"Menjalankan program JKN-KIS bukan semata-mata merupakan kewajiban  undang-undang, tetapi juga merupakan sebuah mekanisme agar rumah sakit bisa maju dan tetap survive.  Tanpa kerjasama dengan BPJS Kesehatan maka rumah sakit ini bukan apa-apa. BPJS Kesehatan itu adalah teman, maka apabila ada rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan apalagi setelah tercapainya UHC maka Rumah Sakit tersebut tidak akan tumbuh atau colaps. Rumah sakit yang enggan bermitra dengan BPJS Kesehatan merupakan kesalahan besar, " ucap Rachim, Senin, 7 Agustus 2017.

Rachim sapaannya, mengungkapkan, 95 persen pasien yang berobat di RSU Abdul Wahab Syahranie merupakan peserta JKN-KIS. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan kepada Peserta JKN-KIS perlu strategi dan improvisasi manajemen rumah sakit. Dalam pengelolaan pelayanan kesehatan di rumah Sakit sumber pendanaan terbesar berasal dari klaim peserta JKN-KIS, baru dari sumber pendapatan lain seperti penerimaan pasien umum (pasien VIP) dan pendapatan lain-lain. Dari sumber penerimaan inilah manajemen mengatur biaya operasional maupun jasa medis bagi dokter. 

“Sesuai Pergub, RSU Abdul Wahab Syahranie sebagai BLUD, maka Direktur Rumah Sakit memiliki kewenangan untuk mengatur perhitungan pemberian jasa medis yang layak bagi seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di RSU Abdul Wahab Syahranie.” tambahnya.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga standar kualitas pelayanan di RSU Abdul Wahab Syahranie, Rachim menjamin, bahwa layanan kesehatan bagi pasien peserta JKN-KIS maupun pasien umum (VIP) tidak dibedakan, yang dibedakan hanya untuk akomodasi rawat inap sesuai dengan hak kelas perawatan.

"Tidak dibedakan pelayanan medis bagi pasien JKN-KIS baik di kelas 3 maupun yang naik kelas VIP, semua sama. Obatnya sama, dokternya sama, alat kesehatannya sama, ruang operasinya sama, semuanya sama saja," tandasnya.

Dalam mengelola rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Rachim memiliki ramuan khusus, dalam mengoptimalkan dan menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang dipercaya masyarakat, maka setiap manajemen rumah sakit harus memegang teguh 7 prinsip yaitu jujur, bertangung jawab, bersikap disiplin, berjiwa visioner, mampu berbuat adil, mampu berbagi dan bersifat peduli terhadap sesama. 

Ia mengakui, tanpa adanya BPJS Kesehatan dengan program JKN-KIS, rumah sakit selaku fasilitas kesehatan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan melaksanakan 7 prinsip adalah hal terpenting dari sebuah rumah sakit.

File :