Kader JKN sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program JKN-KIS

Penulis : Humas Dibaca : 3990 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 06 Oct 2017 14:43:22
Cikarang (06/10/2017): Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dalam upaya menuju Cakupan Semesta atau Universal Health Coverage program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 01 Januari 2019, yaitu pada pengelolaan kelompok peserta dari sektor informal. Untuk itu, sejak April 2017 ini, BPJS Kesehatan membuka Program Kader JKN-KIS yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Kita pahami, peserta dari sektor pekerja informal ini memiliki karakteristik latar belakang yang unik dan beragam dengan jumlah populasi yang cukup besar, yang tersebar di berbagai daerah terpencil  di Indonesia. Kondisinya saat ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung suksesnya Program JKN-KIS, maka BPJS Kesehatan menghadirkan mekanisme baru dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memperluas kepesertaan dan menemukan metode pengumpulan iuran yang tepat bagi beragam karakter masyarakat,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat mengunjungi salah satu Kader JKN-KIS di Cikarang (06/10).

Kader JKN-KIS tambah Fachmi Idris, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Program JKN-KIS dan diharapkan akan mengoptimalkan sosialisasi, edukasi, serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Kader JKN-KIS merupakan orang yang memiliki kapasitas sesuai dengan kriteria dan direkrut oleh BPJS Kesehatan untuk melakukan fungsi tertentu yaitu fungsi sosialisasi (pemasaran sosial), perekrutan peserta, pengingat dan pengumpulan iuran.

Kader JKN-KIS memiliki fungsi pemasaran sosial yang bertujuan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta PBPU dan membayar iuran secara rutin. Secara berkala, peserta dan calon peserta JKN-KIS akan diberi edukasi melalui kunjungan-kunjungan agar tertib dalam melaksanakan kewajiban membayar iuran serta memahami pentingnya memiliki jaminan kesehatan.  Selain itu, Kader JKN-KIS juga berfungsi sebagai pengingat dan pengumpul iuran, baik kepada  peserta PBPU yang aktif maupun menunggak. Kader JKN-KIS juga berprofesi sebagai agen PPOB, sehingga apabila peserta ingin melakukan pembayaran iuran bulanan dapat langsung melalui Kader JKN-KIS tersebut. 

Saat ini terdapat 1.689 Kader JKN-KIS aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, tiap Kader telah mendapatkan pelatihan/pembekalan yang terkait tugas pokok dan fungsi dari Kader JKN-KIS. Setiap Kader mengelola lebih kurang 500 keluarga binaan di sekitar wilayahnya, yang rutin mereka kunjungi dan edukasi. 

“Saat menjalankan tugas dan fungsinya setiap hari, para Kader JKN-KIS selalu menggunakan aparatus resmi Kader JKN-KIS yang terdiri dari rompi, topi, name tag dan pin yang bertuliskan Kader JKN-KIS. Selain itu juga, saat bertugas para Kader harus membawa serta Surat Tugas sebagai Kader JKN-KIS yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi tindak penipuan yang merugikan,” jelas Fachmi Idris.

Program Kader JKN-KIS juga tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan semua pihak, utamanya 4 Bank BUMN sebagai mitra BPJS Kesehatan, para stakeholder, Pemerintah Daerah, aparat desa setempat serta mitra-mitra lainnya yang tidak mengenal lelah terus mendukung BPJS Kesehatan dalam mewujdukan Jaminan Kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia.


File :