BPJS Kesehatan Cabang Padang Raih Peringkat 3 Keterbukaan Informasi Badan Publik

Penulis : Humas Dibaca : 832 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 29 Dec 2017 13:46:51
PADANG (29/12/2017) : BPJS Kesehatan Cabang Padang berhasil meraih peringkat 3 dalam Penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2017. Pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan selalu berkomitmen untuk memberi infomasi kepada peserta sebagai upaya untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

 “Informasi tentang program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan bisa diakses di website, care center 1500400, sosial media resmi BPJS Kesehatan dan di seluruh kantor BPJS Kesehatan. Bahkan setiap permohonan informasi publik untuk keperluan penelitian pun kami pasti akan jawab, sejauh data yang diminta bukan data yang dikecualikan oleh undang-undang,” ujar Sistri.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal mengatakan bahwa pemeringkatan badan hukum publik tahun 2017 ini berdasarkan penilaian dari self assessment questionnaire yang diisi oleh Badan Publik. Hasil self assessment questionnaire kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penilai Komisi Informasi Sumbar untuk melakukan pemeringkatan kepada instansi sesuai dengan kategorinya.

 “Pemeringkatan seperti ini sudah kami lakukan sejak 3 tahun lalu, kami berharap dengan adanya pemeringkatan ini seluruh badan hukum publik ke depannya bisa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam hal transparansi,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengakui bahwa di wilayah Sumbar masih banyak badan publik yang belum paham akan pentingnya keterbukaan informasi. Hal ini terbukti dari seluruh badan hukum publik yang disurati oleh Komisi Informasi untuk mengisi form self assessment questionnaire, tidak lebih dari 50% yang mengisi lalu menyerahkannya ke Komisi Informasi.

 “Pentingnya keterbukaan informasi (instansi) ini perlu kita sosialisasikan terus agar semua bisa memahami wewenang dan fungsi Komisi Informasi. Jadi sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semuanya jelas prosedurnya. Pelayanan perizinan misalnya  SOPnya sudah jelas, jelas syaratnya, jelas tahapannya, jelas waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanannya. Sudah terbuka dan transparan,” ungkapnya.

BPJS Kesehatan sendiri melibatkan banyak pihak dalam sistem pengawasan dan pengendalian program JKN-KIS, mulai dari tingkat Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga KPK. Setiap tahun BPJS Kesehatan juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan telah 25 kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika dihitung sejak PT Askes (Persero).

File :