Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN Sosialisasikan Draft Pedoman ke Organisasi Profesi & Asosiasi

Penulis : Humas Dibaca : 390 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 08 Sep 2018 00:00:00

Jakarta (08/09/2018) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan sejak 2017 membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN. Tugas dari tim bersama adalah menyusun pedoman penanganan kecurangan yang terdiri atas pedoman pencegahan, deteksi dan penyelesaian kecurangan JKN. Diharapkan seluruh pedoman tersebut segera dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait.

 

Sebelum pedoman tersebut diimplementasikan terdapat tahapan uji coba (piloting) dan paralel dilakukan sosialisasi baik ke Dinas Kesehatan, organisasi profesi maupun asosiasi fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan. Pada kesempatan ini, KPK, Kementerian Kesehatan  dan BPJS Kesehatan mengadakan sosialisasi bersama pedoman kepada asosiasi profesi seperti PB IDI, PERSI, ADINKES, PDGI dan asosiasi lainnya.

 

“Untuk itu pada kesempatan ini kami mensosialisasikan draft pedoman ini pada asosiasi untuk harapannya implementasi pencegahan kecurangan pada program JKN ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program JKN ini harus sukses  dan perlu mendapat dukungan kita bersama,“ ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dilaksanakan sosialisasi Pedoman Pencegahan Kecurangan pada Program JKN di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (07/09). Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, dan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief.

 

Pahala mengungkapkan, saat ini KPK sangat concern kepada program strategis pemerintah khususnya program JKN-KIS. Penggunaan dana dalam program JKN-KIS juga menjadi perhatian dan pencegahan terhadap kecurangan harus dilakukan secara sistemik, karena melibatkan uang negara.

 

“Pedoman ini semangatnya adalah pencegahan. Jangan disalahartikan bahwa akan ada penindakan-penindakan langsung di fasilitas kesehatan lalu kita lakukan audit dan kita tindak, bukan itu. Namun disini kita membangun sistem untuk mencegah dan melindungi agar pelaku JKN seperti peserta, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan hingga penyedia obat dan alat kesehatan terhindar dari fraud,” ujar Pahala.

 

Saat ini, penyusunan pedoman sudah memasuki fase finalisasi, draft telah selesai disusun dan diharapkan segera diujicobakan sebelum diimplementasikan. Uji coba bertujuan untuk penyempurnaan draft, rekomendasi perbaikan sistem dan regulasi, serta rekomendasi mekanisme pengenaan sanksi. Diharapkan pedoman penanganan kecurangan JKN ini dapat menjadi panduan bagi stakeholder terkait dalam membangun sistem pencegahan kecurangan JKN.

 

Tim Pencegahan Kecurangan JKN ini terdiri dari kelompok kerja, diantaranya Kelompok Kerja Pencegahan Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Pencegahan Kecurangan JKN yang harus dilakukan fasilitas kesehatan, serta mengkoordinasikan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman tersebut.

 

Kelompok Kerja Deteksi Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Deteksi Kecurangan dalam JKN yang mencakup tata cara pertukaran data, menganalisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, serta melakukan deteksi awal atas data yang berpotensi kecurangan dalam JKN sebagai dasar pelaksanaan piloting.

 

Kelompok Kerja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Penyelesaian Kecurangan dalam JKN yang mencakup tingkatan kecurangan, tata cara penyelesaian dan sanksi yang akan diterapkan, serta melakukan koordinasi dengan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman penyelesaian kecurangan dalam JKN.

 

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor  19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan harus membangun sistem pencegahan kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan. Sebagai wujud dari tanggung jawab membentuk sistem pencegahan kecurangan, BPJS Kesehatan mengeluarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 tahun 2016 yang mengatur tentang sistem pencegahan kecurangan yang menjadi kewenangan BPJS Kesehatan.

 

“Dalan hal memproses klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan. Kami punya aplikasi Defrada. BPJS Kesehatan juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk mendorong rumah sakit membentuk Tim Anti Fraud internal,” jelas Iqbal. []


File :