BPJS Kesehatan Pentingkan Kualitas Faskes Tingkat Pertama

Penulis : Humas Dibaca : 88911 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 20 Jan 2015 16:21:57

20/01/2015

BPJS Kesehatan Pentingkan Kualitas Faskes Tingkat Pertama

Di era jaminan kesehatan nasional (JKN) pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Dalam implementasi sistem kesehatan nasional prinsip managed care diberlakukan, dimana terdapat 4 (empat) pilar yaitu Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Prinsip ini akan memberlakukan pelayanan kesehatan akan difokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes Primer seperti di Puskesmas, klinik  atau dokter prakter perseorangan yang akan menjadi gerbang utama peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Untuk itu kualitas faskes primer ini harus kita jaga, mengingat efek dari implementasi Jaminan Kesehatan nasional ke depan, akan mengakibatkan naiknya permintaan (demand) masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena kepastian jaminan sudah didapatkan. Jika FKTP/faskes primer tidak diperkuat, masyarakat akan mengakses faskes tingkat lanjutan sehingga akan terjadi kembali fenomena rumah sakit sebagai puskesmas raksasa.

Salah satu upaya terhadap penguatan fasilitas kesehatan primer ini, diharapkan tenaga-tenaga medis yang berada di jenjang FKTP/Faskes Primer ini, harus memiliki kemampuan dan harus menguasai hal-hal terbaru mengenai prediksi, tanda, gejala, penegakan diagnosis dan penatalaksanaan komprehensif mengenai berbagai penyakit.

Lebih jauh dan yang terpenting adalah kemampuan dalam hal pencegahan penyakit yang kini menjadi produk lokal harus dipahami oleh setiap dokter yang bekerja di tengah masyarakat agar pasien ke depan memperoleh pelayanan. Inilah yang disebut dengan penguatan FKTP/Faskes Primer melalui fungsi promotif dan preventif.

Dari sisi regulasi dan pembiayaan khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.  BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendaharawan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.  Perpres ini diperuntukan bagi FKTP milik Pemda yang belum menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dan diakui sebagai pendapatan, bunyi Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tersebut.

Pendapatan sebagaimana dimaksud digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. Dalam hal pendapatan kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.  Perpres ini menegaskan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Mengenai pemanfaatan, pasal 12 Perpres No. 32/2014 ini menegaskan, dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan (pelayanan medis) di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, bunyi Pasal 12 Ayat (4) Perpres ini.

Upaya Monitoring dan Peningkatan Kualitas FKTP

BPJS Kesehatan hampir setiap bulannya mengeluarkan dana kapitasi untuk FKTP sekitar Rp 600-700 miliar kepada + 18 ribu FKTP yang bekerjasama. Dana yang dikeluarkan tersebut juga harus diiringi dengan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP tersebut. Untuk itu BPJS Kesehatan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi kualitas FKTP agar peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan/kompetensi FKTP dalam mengatasi 155 diagnosa penyakit.

Melalui aplikasi P-Care yang ditanam di masing-masing FKTP diharapkan angka kunjungan maupun angka rujukan dapat termonitoring dengan baik, sehingga kualitas pelayanan dari FKTP dapat terus dipantau dan dievaluasi. Setiap tahunnya, BPJS Kesehatan juga melakukan evaluasi dan credentialing atau seleksi kualitas faskes yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan juga mendorong FKTP untuk senantiasa meningkatkan inovasi khususnya dalam upaya promotif dan preventif. BPJS Kesehatan bekerjasama dengan FKTP mengembangkan program rujuk balik serta program pengelolaan penyakit kronis. Aktifitas Prolanis ini meliputi berbagai hal, antara lain konsultasi medis, edukasi, reminder melalui Sms Gateway, dan home visit. Sedangkan program rujuk balik yang saat ini terus dikembangkan meliputi 9 jenis penyakit diantaranya diabetus mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), epilepsy, schizophrenia, stroke, Systemic Lupus Erythematosus (SLE).

Seiring dengan hal diatas, dalam upaya turut serta memajukan kualitas pelayanan kesehatan primer, BPJS Kesehatan juga menggelar pertemuan bagi pemberi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui kegiatan Jambore Pelayanan Primer. Tahun 2014, merupakan tahun pertama diadakan Jambore Pelayanan Primer yang akan dilanjutkan di tahun 2015 dan tahun-tahun mendatang.

Parameter yang dijadikan penilaian pada tahun 2014 mencakup kelengkapan sarana prasarana fasilitas kesehatan, komitmen pelayanan kepada peserta JKN termasuk penilaian indikator kinerja faskes, program unggulan dan inovasi, pengetahuan kebijakan dan program pelayanan primer JKN, serta hasil penilaian kunjungan (site visit).

Ditahun 2015, penilaian akan lebih difokuskan bagaimana FKTP sebagai pengemban kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Penganugrahan terhadap FKTP/Faskes Primer terbaik se-Indonesia (National Primary Care Award)  di tahun 2014 diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Boediono. Adapun penghargaan di tingkat nasional ini akan diberikan kepada FKTP terbaik dari seluruh Divisi Regional, yang meliputi 5 (lima) FKTP terbaik dari setiap jenisnya, yaitu Puskesmas, Doker Praktik Perorangan (Dokter Keluarga atau Dokter Gigi), Klinik Pratama, Klinik TNI, dan Klinik Polri; 1 (satu) FKTP Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis terbaik, dan 5 (lima) FKTP Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan terbaik. 

Puskesmas Terbaik

1.       Puskesmas Kotabumi II (KC Kotabumi)

2.       Puskesmas Pangkajene (KC Pare-pare)

3.       Puskesmas Ciawi (KC Tasikmalaya)

Dokter Praktik Perorangan Terbaik

1.       Dr. Jijin B. Irodati (KC Bojonegoro)

2.       Dr. Christina Maria Aden (KC Palangkaraya)

3.       Dr. Harmaina (KC Bandar Lampung)

Klinik Pratama Terbaik

1.       Griya Husada 2 (KC Surakarta)

2.       Klinik Andri Medistra (KC Serang)

3.       Klinik Sansani (KC Pekanbaru)

Klinik TNI Terbaik

1.       Diskes Lantamal II (KC Padang)

2.       Poli Rumkit Manud Manuhua (KC Biak Numfor)

3.       Poskes 07.10.01 Manado (KC Manado)

Klinik Polri Terbaik

1.       Polres Kab. Bekasi (KC Bekasi)

2.       Brimobda Polda Bali (KC Denpasar)

3.       Klinik Polres Asahan (KC Tanjung Balai)

 


File :