Masih terasa di benak kita, duka dan kesedihan masyarakat Sulawesi Tengah di Palu, Sigi dan Donggala pasca bencana gempa dan tsunami September silam. Namun cobaan tersebut bukan terus menerus harus diratapi, rehabilitasi dan rekonstruksi  baik fisik maupun sosial menjadi pekerjaan rumah pemerintah baik pusat maupun daerah serta dukungan dari semua pihak menjadi sangat bermakna.

Perkembangan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan kian dilirik negara-negara maju. Sebagai pengelola jaminan kesehatan terbesar di dunia, BPJS Kesehatan terbilang sudah familiar dengan kehadiran big data yang membantu mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS.

BPJS Kesehatan masuk dalam TOP 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kompetisi ini diikuti oleh sekitar 170 Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, BUMN dan BUMD, dalam mengelola Pengaduan Peserta melalui sistem yang andal dan terintegrasi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali meraih penghargaan bergengsi. Kali ini, BPJS Kesehatan mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian, sebagai badan publik cukup informatif, Senin (05/11).

Uji coba penerapan digitalisasi rujukan atau rujukan online dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah selesai dilakukan pada 31 Oktober 2018. Dalam uji coba yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan ini, banyak sekali masukan-masukan konstrukstif dari fasilitas kesehatan, pemerintah, peserta maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap beberapa kondisi kasuistik yang menjadi tantangan di lapangan.