Siaran Pers

Realisasikan Clean Governance, BPJS Kesehatan Rangkul Kejaksaan Tinggi di 12 Provinsi Indonesia

Upload Date : 23 Apr 2015

Siaran Pers

 

RealisasikanClean Governance, BPJS Kesehatan Rangkul

Kejaksaan Tinggi di 12 Provinsi Indonesia

 

Jakarta – Sebagai upaya mewujudkan sistem good governance yang bersih serta untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi, BPJS Kesehatanberkomitmen memperkokoh kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi seluruh provinsi yang terdapat di wilayah kerja Divisi Regional VII, IX, X, XI, dan XII melalui Penandatangan Kesepakatan Bersama yang digelar di Surabaya, Kamis (23/4).

 

“Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Sebagai institusi penyelenggara Jaminan Sosial, permasalahan bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal. Karena itu sangatlah bijaksana jika kami meminta bantuan hukum dari pihak eksternal yang kompeten,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutannya.

 

Adapun kerjasama tersebut melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan Jamdatun di wilayah kerja Divisi Regional II, IV, V, dan VIII.

 

Menurut Fachmi, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan.

 

“Di samping itu, kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance,” tegas Fachmi.

 

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                            

+62 21 424 6063                                                    

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Optimalisasikan Promotif-Preventif, Oase Kabinet Kerja Dorong Masyarakat Lakukan Deteksi Dini Kanker Serviks

Upload Date : 21 Apr 2015

OPTIMALISASIKAN PROMOTIF-PREVENTIF, OASE KABINET KERJA DORONG

MASYARAKATLAKUKAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS

                    

YOGYAKARTA: Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka penderita kanker yang tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2015, rata-rata setiap jam jumlah penderita kanker serviks bertambah 2,5 orang dan meninggal 1,1 orang. Kanker leher rahim atau kanker serviks menduduki peringkat kedua sebagai kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia.

 

Untuk itu,pemerintahterus berupaya menekan jumlah penderita kanker serviks melalui optimalisasi program deteksi dini kanker serviksyangdigagas oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE)Kabinet Kerja. OASE Kabinet Kerja merupakan sebuah perkumpulan para pendamping menteri dan unsur eksekutif lain yang dipimpin oleh Ibu Iriana Jokowi, yang memiliki serangkaian program untuk mendukung tercapainya nawacita Presiden Jokowi. Salah satu program yang digalangadalah meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan di Indonesia mulai tahun 2015-2019.

 

“Tahun lalu, berdasarkan data peserta BPJS Kesehatan secara nasional, jumlah kasus kanker serviks di tingkat pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan mencapai 68.883 kasus dengan total biaya sekitar Rp 48,2 miliar, sementara di tingkat rawat inap ada18.092 kasusdengan total biaya sekitar Rp 123,1 miliar,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan Indonesiadi Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Selasa (21/4).

 

Untuk menekan jumlah penderita kanker serviks di Indonesia, OASE Kabinet Kerja melaksanakan gerakan deteksi dini melalui metode pemeriksaan IVA secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 21 April 2015.Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks.

 

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program OASE Kabinet Kerja tersebut, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya telah melakukan pelatihan IVA dan papsmear kepada 2.143 dokter umum dan bidan, serta telah melakukan pemeriksaan IVA kepada 81.001 peserta BPJS Kesehatan dan pemeriksaan papsmear bagi 248.940 peserta. Sebagai tindak lanjut penanganan kanker serviks, bagi peserta BPJS Kesehatan yang positif mengidap kanker serviks disediakan pula layanan krioterapi di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

***

 

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                                                     

Telepon: +62 21 424 6063, email: humas@bpjs-kesehatan.go.id

Presiden Bagikan Kartu Indonesia Sehat Untuk Buruh Kebun

Upload Date : 18 Apr 2015

Deli Serdang (18/04/2015): Sejak diluncurkan pada tanggal 3 November 2014 lalu, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai salah satu program unggulan dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, semakin menghadirkan negara dalam peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai bagian dari penguatan sendi-sendi perekonomian bangsa. 


Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan jaminan kesehatan (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diberikan pada seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran (PBI). Untuk peserta PBI, Kartu Indonesia Sehat telah diluncurkan bersama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), pada tanggal 3 November 2014. 

KIS yang terintegrasi bersama Program Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Pintar, setelah penyerahan perdana oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 3 November 2014 tersebut, telah terdistribusikan sebanyak 4.426.010 Kartu kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, di tahun 2015 ini, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, melanjutkan penerbitan dan pendistribusian 81.973.990 Kartu Indonesia Sehat sebagai identitas bagi penerima program jaminan kesehatan untuk peserta PBI. Di bulan Mei 2015, 82 juta penerima KIS PBI ini mulai mendapatkan kartu tersebut.

Presiden Jokowi selain memberikan perhatian yang sungguh sungguh atas proses distribusi KIS di atas, juga menekankan pentingnya KIS untuk segmen peserta di luar PBI yang jumlahnya cukup besar, yaitu segmen buruh. Untuk hal ini, Presiden memberikan atensi khusus. Seperti diketahui resiko finansial kaum buruh pada saat jatuh sakit, sangatlah rawan. Proteksi sosial melalui Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat wajib dimiliki oleh buruh. Dalam kesempatan menyapa dan berdialog dengan buruh kebun, Presiden Jokowi telah menyerahkan KIS untuk buruh penyadap karet di Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan perdana ini, menunjukkan perhatian yang sangat tinggi dari Presiden terhadap buruh kebun yang status sosial ekonominya sebagian besar masih termasuk golongan masyarakat kurang mampu. Melalui KIS untuk buruh kebun ini, kembali negara hadir melalui pemastian implementasi Sistem Jaminan Sosial Kesehatan di bidang kesehatan yang berlandaskan gotong royong.

Menurut Dirut BPJS Kesehatan, di dalam acara tersebut: "Para buruh kebun sangat gembira menerima KIS ini dan menyambut antusias kehadiran Presiden untuk berdialog. Presiden menyapa, mendengar dan merespon pertanyaan dan usulan dari para buruh kebun tersebut".

Dalam penyerahan KIS untuk buruh kebun ini, Presiden didampingi Menko PMK, Menkes, MenBUMN dan Dirut BPJS Kesehatan.

Pahami Lebih Dalam tentang Sistem Rujukan Berjenjang dan Pola Pembayaran BPJS Kesehatan ke Faskes

Upload Date : 26 Mar 2015


 

Jakarta – Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan sosial, BPJS Kesehatan terus berupaya agar seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia dapat mendukung berjalannya program jaminan kesehatan secara optimal melalui penerapan sistem rujukan berjenjang dan pola pembayaran BPJS Kesehatan.

 

Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis. Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama, peserta BPJS Kesehatan dapat berobat ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang tercantum pada kartu peserta BPJS Kesehatan.

 

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 21 Ayat 1, salah satu manfaat pelayanan promotif preventif meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, diharapkan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak hanya sebagai tempat berobat, namun juga sebagai tempat masyarakat memperoleh edukasi kesehatan sebelum sakit.

 

“Penggencaran program promotif preventif ini penting dilakukan, sebab dibutuhkan suatu program untuk menjaga peserta yang sehat tetap sehat, dan peserta yang sakit tidak bertambah parah. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan memberdayakan FKTP untuk lebih giat memberi edukasi dan melakukan sosialisasi kepada peserta secara langsung mengenai pentingnya memelihara kesehatan,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur dalam acara Diskusi Media di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Kamis (26/3).

Program promotif preventif tersebut juga diharapkan dapat menekan angka rujukan dari FKTP ke rumah sakit. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per triwulan Itahun 2015, tercatat hanya terdapat 2.236.379 rujukan FKTP ke rumah sakit, dari total angka kunjungan peserta BPJS Kesehatan ke FKTP sebanyak 14.619.528 kunjungan.

 

Adapun per Februari 2015, jumlah FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah 18.856 FKTP, dengan rincian: Dokter Praktik Perorangan sebanyak 4.143, Klinik Polri sebanyak 569, Klinik Pratama sebanyak 2.569, Klinik TNI sebanyak 751, Dokter Gigi Praktik Perorangan sebanyak 1.011, Puskesmas sebanyak 9.805, serta Rumah Sakit D Pratama sebanyak delapan.

 

Apabila memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka peserta BPJS Kesehatan dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat kedua atau fasilitas kesehatan sekunder.Rujukan ini hanya diberikan jika peserta BPJS Kesehatan membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik, atau jika fasilitas kesehatan primer yang ditunjuk untuk melayani peserta tersebut, tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas, pelayanan, dan atau tenaga medis.Jika peserta masih belum dapat tertangani di fasilitas kesehatan sekunder, maka dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tersier untuk ditangani oleh dokter sub-spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub-spesialistik.

 

Pelayanan rujukan bisa dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan jika perujuk (fasilitas kesehatan) tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.Sedangkan rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya.

 

Peserta BPJS Kesehatan bisa dirujuk dari fasilitas kesehatan yang lebih rendah jika:

1.    Permasalahan kesehatan peserta dapat ditangani oleh tingkatan fasilitaskesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya,

2.    Kompetensi dan kewenangan fasilitas tingkat pertama atau tingkat kedua lebih baik dalam menangani peserta

3.    Peserta membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi, dan pelayanan jangka panjang,

4.    Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan, dan atau ketenagaan.

 

Sementara itu dalam hal mekanisme pembayaran, terdapat dua sistem pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sistem pembayaran yang diterapkan adalah sistem kapitasi.

 

Terkait hal tersebut, masih banyak pihak yang salah kaprah (termasuk dokter) yang mengira setiap layanan dokter dihargai sekitar Rp 8.000,- sampai dengan Rp 10.000,-. Padahal, kapitasi dihitung berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di suatu FKTP, bukan jumlah peserta yang berobat. Misalnya, jika sebuah praktik dokter pribadi memiliki 3.000 peserta BPJS yang terdaftar di tempatnya, maka setiap bulan sang dokter akan mendapat sekitar Rp 30 juta yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan. Nilai itu didapat dari total peserta terdaftar dikalikan kapitasi Rp 10.000.

 

Selanjutnya, dokter harus mengelola uang senilai Rp 30 juta itu. Uang itu praktis akan berkurang bila ada pasien yang berobat. Sebab, dokter harus memeriksa dan memberi obat yang biayanya diambil dari dana kapitasi tersebut. Semakin sedikit pasien yang berobat, FKTP tersebut tentu akan semakin untung.

 

Bagi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL), sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem tarif paket INA CBG’s. Sistem INA CBGs adalah tarif paket pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh komponen biaya RS, mulai dari pelayanan non medis hingga tindakan medis.Tarif paket dalam INA CBGs dihitung berdasarkan data di berbagai RS di Indonesia (pemerintah atau swasta). Data meliputi tindakan medis yang dilakukan, obat-obatan,jasa dokter, dan barang medis habis pakai kepada pasien, termasuk profit yang diperoleh RS. Data tersebut kemudian dihitung dalam rumus yang berlaku secara internasional dan diambil besaran rata-rata. Dengan paket biaya itu, RS dan dokter dituntut efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

 

BPJS Kesehatan akan dikenai denda 1% dari total tagihan per rumah sakit jika terlambat membayar klaim. Pembayaran klaim tersebut harus dilakukan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap dari rumah sakit diterima BPJS Kesehatan. Sehingga, kelengkapan berkas rumah sakit itulah yang menentukan seberapa cepat klaim tersebut dapat dibayarkan. Hingga saat ini, BPJS Kesehatan telah membayar klaim jauh lebih cepat dari batas waktu 15 hari yang ditentukan tersebut.

 

Kedisiplinan BPJS Kesehatan dalam membayar klaim rumah sakit tersebut berhasil membuat Unit KerjaPresidenBidangPengawasandanPengendalian Pembangunan (UKP4)memberikanraporhijaukepada BPJS Kesehatanuntukperiodetahun 2014. Sepanjang 2014, BPJS Kesehatantelah 100% membayarkanklaimkepadaseluruhfasilitaskesehatan yang bekerjasamasesuai dengan ketentuan N-1, dimana tagihan pasien peserta BJPS Kesehatan yang dirawat bulan lalu, diajukan klaim pada bulan berikutnya.

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Tingkatkan Jumlah Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), BPJS Kesehatan Gandeng Bank Mandiri

Upload Date : 25 Mar 2015

Jakarta – Dalam rangka memastikan seluruh penduduk di Indonesia memperoleh perlindungan lewat jaminan sosial bidang kesehatan, melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dirancanglah peta pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bagi pemberi kerja seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil harus melakukan pendaftaran kepesertaan pada tahun 2015 ini.

 

Untuk memastikan target pentahapan kepesertaan tersebut tercapai, diperlukan pemahaman yang baik perusahaan mengenai keikutsertaannya dalam BPJS Kesehatan. Sebab, masih ada sebagian perusahaan yang mengira bahwa tidak perlu mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan karena sudah terdaftar di asuransi kesehatan swasta.

 

“Meski sudah memiliki asuransi kesehatan swasta, perusahaan tetap harus mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebab, dalam undang-undang ditegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Mandiri dengan Asuransi Jiwa Inhealth di Plaza Bapindo Mandiri Tower, Rabu (25/3).

 

Ia juga mengingatkan kembali bahwa terhitung per 1 Juli 2015 nanti, iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 5% dari gaji dan tunjangan tetap karyawan, dengan rincian 4% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan.

 

Dalam acara tersebut, dilakukan pula penyerahan secara simbolis kartu peserta BPJS Kesehatan kepada pegawai Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu BUMN yang telah mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, Bank Mandiri juga siap melakukan penyempurnaan manfaat sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh pegawai Bank Mandiri yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

 

Sebelumnya pada hari yang sama, dilaksanakan pula acara sosialisasi kepada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang bertempat di BPJS Kesehatan Kantor Pusat. Diharapkan, melalui sosialisasi tersebut, informasi mengenai pentingnya memiliki jaminan kesehatan sosial dapat terdistribusikan secara merata oleh anggota-anggota IWAPI kepada para pekerjanya.

 

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                         

+62 21 424 6063                                            

humas@bpjs-kesehatan.go.id