Siaran Pers

Penguatan Faskes Primer Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan

Upload Date : 03 Oct 2014

JAKARTA --  Di era jaminan kesehatan nasional (JKN) pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Dalam implementasi sistem kesehatan nasional prinsip managed care diberlakukan, dimana terdapat 4 (empat) pilar yaitu Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Prinsip ini akan memberlakukan pelayanan kesehatan akan difokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Faskes Primer seperti di Puskesmas, klinik  atau dokter prakter perseorangan yang akan menjadi gerbang utama peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Untuk itu kualitas faskes primer ini harus kita jaga, mengingat efek dari implementasi Jaminan Kesehatan nasional ke depan, akan mengakibatkan naiknya permintaan (demand) masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena kepastian jaminan sudah didapatkan. Jika FKTP/faskes primer tidak diperkuat, masyarakat akan mengakses faskes tingkat lanjutan sehingga akan terjadi kembali fenomena rumah sakit sebagai puskesmas raksasa.

Salah satu upaya terhadap penguatan fasilitas kesehatan primer ini, diharapkan tenaga-tenaga medis yang berada di jenjang FKTP/Faskes Primer ini, harus memiliki kemampuan dan harus menguasai hal-hal terbaru mengenai prediksi, tanda, gejala, penegakan diagnosis dan penatalaksanaan komprehensif mengenai berbagai penyakit.

Lebih jauh dan yang terpenting adalah kemampuan dalam hal pencegahan penyakit yang kini menjadi produk lokal harus dipahami oleh setiap dokter yang bekerja di tengah masyarakat agar pasien ke depan memperoleh pelayanan. Inilah yang disebut dengan penguatan FKTP/Faskes Primer melalui fungsi promotif dan preventif.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan, diharapkan FKTP/Faskes Primer dapat lebih mengoptimalkan layanan dijenjang pelayanan kesehatan dasar ini.

“FKTP/Faskes Primer memiliki fungsi sebagai kontak pertama dari peserta BPJS Kesehatan, dan peserta akan secara kontinu mengakses pelayanan kesehatan. FKTP/Faskes Primer juga akan memiliki peran terhadap koordinasi dan  komprehensivitas pelayanan kesehatan bagi peserta. Sehingga bisa dikatakan FKTP/Faskes Primer akan berdampak besar bagi peningkatan status kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan,” ujar Fachmi Idris.

Fachmi menambahkan, BPJS Kesehatan terus berkomitmen kuat untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan  bagi peserta khususnya di FKTP/Faskes Primer yang bekerjasama. Komitmen ini ditunjukan salah satunya dengan kegiatan Jambore Nasional Pelayanan Primer yang akan secara kontinu dilakukan setiap tahunnya, dan diharapkan melalui kegiatan ini akan membentuk kemitraan strategis antara BPJS Kesehatan dengan FKTP/Faskes Primer dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta BPJS Kesehatan dan membangun FKTP/Faskes Primer yang kuat.

Jambore Nasional Pelayanan Primer

Jambore Nasional Pelayanan Primer ini didahului dengan kegiatan Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional. Pada kegiatan ini dipilih 3 (tiga) FKTP terbaik untuk setiap jenis kategori Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, Klinik TNI dan Klinik Polri) dan seluruh FKTP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan di Indonesia dan untuk selanjutnya FKTP terbaik pertama tingkat divisi regional melanjutkan penilaian ke tingkat nasional.

FKTP terbaik yang telah terpilih dari setiap divisi regional berkumpul untuk melakukan kegiatan antara lain sharing session program unggulan serta inovasi pelayanan oleh masing-masing faskes terbaik, menyusun Rencana Aksi Pelayanan Primer (RAPP), serta di penghujung acara terpilih 15 nominasi FKTP terbaik nasional dari setiap jenis kategori FKTP yang akan dinilai lebih lanjut melalui site visit oleh Tim Juri Nasional untuk diumumkan pada ajang Jambore Nasional Pelayanan Primer yang akan diadakan pada awal Oktober 2014.

Tujuan dilakukannya kegiatan sharing session program unggulan atau inovasi pelayanan serta penyusunan RAPP oleh masing-masing faskes adalah upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan memengaruhi kepuasan peserta dan peningkatan status kesehatan masyarakat.

Peserta Jambore Nasional Pelayanan Primer melakukan Rencana Aksi Pelayanan Primer yang merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh FKTP, sebagai upaya terjemahan optimalisasi empat fungsi utama pelayanan kesehatan primer (kontak pertama, kontinuitas, koordinasi, dan komprehensivitas) pasca kegiatan Jambore Nasional Pelayanan Primer yang hasilnya dapat diukur melalui indikator kinerja fasillitas kesehatan tingkat pertama (Quality indicator 9).

Penilaian FKTP terbaik dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Juri Nasional yang terdiri atas perwakilan BPJS Kesehatan, Kementerian kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia), Akademisi (FK UI dan FKM UI) serta korpri sebagai perwakilan dari peserta.

Parameter yang dijadikan penilaian mencakup kelengkapan sarana prasarana fasilitas kesehatan, komitmen pelayanan kepada peserta JKN termasuk penilaian indikator kinerja faskes, program unggulan dan inovasi, pengetahuan kebijakan dan program pelayanan primer JKN, serta hasil penilaian kunjungan yang akan dilakukan oleh Tim Juri Nasional.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi FKTP sekaligus memotivasi mereka untuk mengedepankan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pemberian penghargaan kepada FKTP terbaik diharapkan dapat menjadikan FKTP tersebut sebagai role model bagi FKTP lainnya di Indonesia,” ujar Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur.

Program Inovasi Peserta Jambore

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, FKTP/Faskes Primer akan melakukan pengembangan pelayanan dengan berbagai inovasi, khususnya dalam peningkatan upaya promotif dan preventif. Seperti yang dilakukan beberapa finalis, salah satu diantaranya adalah upaya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diusung bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Prolanis yang kini terus dikembangkan adalah khusus untuk peserta BPJS Kesehatan yang menyandangan Diabetes Melitus (DM) dan Hipertensi. FKTP/Faskes Primer secara khusus mengembangkan Prolanis, dimana mereka akan mengajak peserta penyandang DM maupun Hipertensi untuk dapat bekerja bersama-sama dalam mengelolaan penatalaksanaan kesehatan yang baik sehingga diharapkan akan menghasilkan kualitas hidup yang optimal walaupun memiliki penyakit DM ataupun hipertensi.

Fenomenanya DM dan Hipertensi merupakan penyakit kronis yang banyak dijumpai pada masyarakat, saat  seseorang mengalaminya maka akan menjadi bingung, terpukul dan merasa terasing serta menimbulkan depresi. Hal tersebut karena pemahaman yang kurang terhadap penyakit tersebut. Pada keadaan tersebut dibutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya agar penyandang memahami secara jelas permasalahan dan jalan keluarnya.

Program ini membutuhkan kerjasama yang komprehensif antara penderita dan keluarganya, FKTP/Faskes Primer serta BPJS Kesehatan. Tujuan utama atas kerjasama tersebut adalah penderita dan keluarganya dapat mengawasi kesehatan diri secara mandiri sehingga tercapai keadaan yang baik dan stabil atas gangguan yang terjadi.

Pilar-pilar prolanis diantaranya adalah edukasi, pengaturan pola makan, olah raga, minum obat dan konsultasi pada dokternya. Hal tersebut  mudah dilaksanakan hanya butuh konsistensi dan pemahaman yang benar dan didukung oleh keluarga serta lingkungan teman-temannya.

Keberhasilan penyelenggaraan edukasi, pengaturan pola makan dan olah raga diperlukan pembentukan kelompok. Kelompok penyandang penyakit kronis yang dibangun dengan  suasana yang kondusif, kompak dan menyenangkan akan menimbulkan suasana segar dan lebih sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan diri mampu mengelola penyakitnya.

Cukup banyak FKTP/Faskes Primer yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang mengembangkan Prolanis dam membentuk suatu kelompok/Paguyuban Penyandang DM atau hipertensi. Namun dalam Jambore Pelayanan Primer akan dipilih FKTP/Faskes Primer mana yang terbaik melakukan program ini.

Upaya lain yang dikembangkan FKTP/Faskes Primer adalah Pemeriksaan Pap Smear ataupun inspeksi visual asetat  (IVA). Untuk mengantisipasi terjadinya kanker serviks, FKTP/Faskes Primer bekerjasama dengan BPJS Kesehatan memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk memeriksakan diri terhadap resiko penyakit kanker leher rahim ini. Skrining kesehatan untuk kanker serviks ini adalah layanan kesehatan deteksi dini yang disediakan BPJS Kesehatan secara gratis.

Kegiatan deteksi dini kanker serviks ini sudah digencarkan sejak BPJS Kesehatan masih berbentuk PT Askes. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini metode deteksi dini dilakukan dengan dua cara, yaitu papsmear dan inspeksi visual asetat (IVA).

Tantangannya, cukup banyak masyarakat yang enggan maupun takut untuk melakukan pemerikasaan Pap Semar atau IVA ini. Disinilah bagaimana peran FKTP/Faskes Primer untuk mengajak peserta BPJS Kesehatan untuk melalukan pemeriksaan ini.

Inovasi-inovasi yang mengarah pada upaya promotif dan preventif lain yang dilakukan FKTP/Faskes Primer seperti Senam Sehat, Penjaringan Posyandu, Penyuluhan, Konseling Perorangan,dan sebagainya diharapkan dapat meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi peserta BPJS Kesehatan pada khususnya.

Lebih jauh lagi, diharapkan inovasi yang dilakukan FKTP/Faskes Primer dapat menekan angka rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan, dan dapat mengembangkan program rujuk balik bagi peserta BPJS Kesehatan yang menyandang penyakit kronis namun dalam keadaan stabil. Beberapa finalis Jambore Pelayanan Primer melakukan kegiatan seperti nebulizer untuk penderita asma, USG gratis, dan sebagainya.

Penganugrahan terhadap FKTP/Faskes Primer terbaik se-Indonesia (National Primary Care Award)  ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Boediono, di Putri Duyung Resort, Jakarta pada 2 Oktober 2014.

Adapun penghargaan di tingkat nasional ini akan diberikan kepada FKTP terbaik dari seluruh Divisi Regional, yang meliputi 5 (lima) FKTP terbaik dari setiap jenisnya, yaitu Puskesmas, Doker Praktik Perorangan (Dokter Keluarga atau Dokter Gigi), Klinik Pratama, Klinik TNI, dan Klinik Polri; 1 (satu) FKTP Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis terbaik, dan 1 (satu) FKTP Daerah Terpencil Kepulauan terbaik. Adapun pemenang akan diumumkan pada puncak acara.

Puskesmas Terbaik

1.       Puskesmas Kotabumi II (KC Kotabumi)

2.       Puskesmas Pangkajene (KC Pare-pare)

3.       Puskesmas Ciawi (KC Palangkaraya)

Dokter Praktik Perorangan Terbaik

1.       Dr. Jijin B. Irodati (KC Bojonegoro)

2.       Dr. Christina Maria Aden (KC Palangkaraya)

3.       Dr. Harmaina (KC Bandar Lampung)

Klinik Pratama Terbaik

1.       Griya Husada 2 (KC Surakarta)

2.       Klinik Andri Medistra (KC Serang)

3.       Klinik Sansani (KC Pekanbaru)

Klinik TNI Terbaik

1.       Diskes Lantamal II (KC Padang)

2.       Poli Rumkit Manud Manuhua (KC Biak Numfor)

3.       Poskes 07.10.01 Manado (KC Manado)

Klinik Polri Terbaik

1.       Polres Kab. Bekasi (KC Bekasi)

2.       Brimobda Polda Bali (KC Denpasar)

3.       Klinik Polres Asahan (KC Tanjung Balai)

                                                                                                ________

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Pers Release : Penandatanganan MoU BPJS Kesehatan Divre Sumbagut dengan Kejaksaan Tinggi

Upload Date : 23 Sep 2014

Pers Release : Penandatanganan MoU BPJS Kesehatan Divre Sumbagut dengan Kejaksaan Tinggi 

Pra Jambore Nasional Pelayanan Primer: Ajang FKTP Terbaik Saling Unggulkan Program Inovasi

Upload Date : 19 Sep 2014

JAKARTA - Sebagai upaya meningkatkan peran dan optimalisasi fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menggelar Pra Jambore Nasional Pelayanan Primer di Jakarta mulai tanggal 18-19 September 2014.

Kegiatan yang merupakan salah satu rangkaian dari acara Jambore Nasional Pelayanan Primer ini adalah ajang pertemuan tahunan pemberi pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer melalui peningkatan komitmen FKTP.

“Kegiatan Jambore Nasional Pelayanan Primer ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang positif baik antara BPJS Kesehatan serta stakeholder terkait dengan FKTP maupun antar FKTP,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fajriadinur, Kamis (19/9).

Ia menjelaskan bahwa acara Pra Jambore Nasional Pelayanan Primer ini didahului dengan kegiatan Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional. Pada  kegiatan ini dipilih 3 (tiga) FKTP terbaik untuk setiap jenis kategori Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, Klinik TNI dan Klinik Polri) dan seluruh FKTP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan di Indonesia dan untuk selanjutnya FKTP terbaik pertama­­ tingkat divisi regional melanjutkan penilaian ke tingkat nasional.

Fajriadinur memaparkan, dalam kegiatan Pra Jamb­­ore Nasional Pelayanan Primer, 58 FKTP terbaik yang telah terpilih dari setiap divisi regional berkumpul untuk melakukan kegiatan antara lain sharing session program unggulan serta inovasi pelayanan oleh masing-masing faskes terbaik, menyusun Rencana Aksi Pelayanan Primer (RAPP), serta di penghujung acara akan terpilih 20 nominasi FKTP terbaik nasional dari setiap jenis kategori FKTP yang akan dinilai lebih lanjut melalui site visit oleh Tim Juri Nasional untuk diumumkan pada ajang Jambore Nasional Pelayanan Primer yang akan diadakan pada awal bulan Oktober 2014.

Tujuan dilakukannya kegiatan sharing session program unggulan atau inovasi pelayanan serta penyusunan RAPP oleh masing-masing faskes adalah upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang akan mempengaruhi kepuasan peserta dan peningkatan status kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Rencana Aksi Pelayanan Primer, lanjut Fajriadinur, adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh FKTP, sebagai upaya terjemahan optimalisasi empat fungsi utama pelayanan kesehatan primer (kontak pertama, kontinuitas, koordinasi, dan komprehensivitas) pasca kegiatan Jambore Nasional Pelayanan Primer yang hasilnya dapat diukur melalui indikator kinerja fasillitas kesehatan tingkat pertama (Quality indicator 9).

Penilaian FKTP terbaik dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Juri Nasional yang terdiri atas perwakilan BPJS Kesehatan, Kementerian kesehatan, Dewan Jaminan Nasioanal (DJSN), Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB), Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia), Akademisi (FK UI dan FKM UI) serta korpri sebagai perwakilan dari peserta.

Parameter yang dijadikan penilaian mencakup kelengkapan sarana prasarana fasilitas kesehatan, komitmen pelayanan kepada peserta JKN termasuk penilaian indikator kinerja faskes, program unggulan dan inovasi, pengetahuan kebijakan dan program pelayanan primer JKN, serta hasil penilaian kunjungan yang akan  dilakukan oleh Tim Juri Nasional,” pungkasnya.

 

***********

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Rumah Sakit Harus Ikuti Clinical Pathway dalam Melaksanakan Program JKN

Upload Date : 18 Sep 2014

JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2014 –  Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah berlangsung sembilan bulan, namun tidak sedikit rumah sakit yang masih enggan bergabung dengan alasan tarif yang diterapkan akan membuat rumah sakit rugi. Padahal, dalam melaksanakan program JKN, rumah sakit tetap dapat membukukan surplus penerimaan tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan, seperti halnya ditunjukkan oleh RSUP Sanglah Denpasar, peraih penghargaan The Best Role Model RS Vertikal 2014.    

 

Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Anak Ayu Sri Saraswati mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit harus berpedoman dan tidak melenceng dari clinical pathway yang sudah disusun. Dalam clinical pathway tersebut  sudah tercantum tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berikut biayanya untuk setiap jenis penyakit. “Dokter yang menangani pasien BPJS Kesehatan harus bekerja sesuai prosedur dengan mengikuti clinical pathway. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan rumah sakit tidak akan melebihi jaminan yang ditanggung BPJS Kesehatan,” ujarnya saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta.

 

Menurut Ayu, RSUP Sanglah justru merasa diuntungkan dengan adanyan program JKN, karena sistem penagihan dan pembayaran klaim menjadi lebih pasti. Sesuai prosedur, pihak rumah sakit harus mengirimkan tagihan klaim ke BPJS Kesehatan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. “Kami selalu upayakan tepat waktu dalam hal penagihan klaim ke BPJS Kesehatan, karena kalau telat kami yang akan dikejar oleh BPJS Kesehatan. Baru di era JKN ini kami merasakan dikejar untuk segera mengirimkan tagihan klaim,” tuturnya.

 

Keuntungan lain yang juga dirasakan oleh RSUP Sanglah sejak adanya program JKN adalah menurunnya angka pemulangan pasien dengan penangguhan. “ Maksudnya, pasien yang sudah sembuh dan boleh pulang tapi masih menyisakan biaya yang harus diselesaikan. Angka pemulangan pasien dengan penagguhan ini sekarang turun signifikan,” ungkap Ayu.

 

Lebih lanjut Ayu menuturkan, RSUP Sanglah telah melakukan sejumlah pembenahan yang mencakup SDM, sistem layanan, teknologi informasi (TI) hingga fasilitas layanan agar mampu memberikan pelayanan terbaik dalam melaksanakan program JKN. Salah satu bukti dari pembenahan yang dilakukan adalah waktu tunggu pasien untuk rawat jalan mulai dari mendaftar hingga mendapat tindakan oleh dokter di poliklinik  rata-rata hanya 38,4 menit.

 

“RSUP Sanglah juga menerapkan standar operational procedure (SOP) untuk tidak menolak pasien peserta BPJS Kehatan atau memberikan perlakukan yang berbeda dengan pasien non BPJS Kesehatan. Bahkan, tidak jarang kami memindahkan pasien peserta BPJS Kesehatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi, karena kebetulan kelas III penuh. Kelebihan biaya karena naiknya kelas perawatan ini dtanggung oleh pihak rumah sakit,” tandas Ayu.

 

RSUP Sanglah Denpasar merupakan pemenang (juara 1) dalam ajang Hospital Awrds: The Best Role Model RS Vertikal 2014 untuk kategori rumah sakit umum. Adapun juara 1 untuk kategori rumah sakit khusus diraih oleh RS Ortopedi DR.R. Soeharso Surakarta.

 

Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, Hospital Awards diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya meningkatkan peran dan fungsi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,

 

“Kriteria penilaian yang dilakukan sangat ketat dengan banyak variabel yang pada dasarnya mencakup empat hal, yaitu sistem pendaftaran, manajemen palayanan, penagihan klaim dan cara penanganan keluhan,” ujarnya.

 

 

  

***********

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Pertemuan Manajemen Rumah Sakit dan DPM untuk Optimalisasi Sistem Rujukan Berjenjang

Upload Date : 10 Sep 2014

JAKARTA, 10 SEPTEMBER 2014 – Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi rumah sakit dan Dewan Pertimbangan Medik (DPM), BPJS Kesehatan menggelar Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit dan  DPM 2014. 

Kegiatan yang berlangsung pada 10 – 12 September di Bandung ini akan dibuka oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan diikuti oleh Tim DPM Pusat, DPM Provinsi serta sejumlah direktur rumah sakit 
pemerintah dan swasta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menjadi sarana diskusi, berbagi pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan terkait pelaksanan JKN.

“Untuk menyukseskan pelaksanan JKN serta kendali mutu dan biaya yang berdampak kepada sustainibilitas BPJS Kesehatan, maka sistem rujukan berjenjang mutlak dilakukan. Sehubungan dengan hal itu, perlu koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan pihak-pihak terkait sehingga tercipta persepsi, pemahaman yang sama, dan kesadaran akan pentingnya sistem rujukan berjenjang dilaksanakan secara optimal,” jelasnya.
 
Melalui Pertemuan Manajemen Rumah Sakit dan DPM, BPJS Kesehatan juga berharap mendapatkan masukan tentang pelaksanaan JKN yang bisa dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator. 

“Kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi khususnya kepada internal BPJS Kesehatan terkait terbitnya beberapa regulasi baru,” kata Fachmi.

Acara pertemuan Manajemen Rumah Sakit dengan DPM ini akan diisi oleh sejumlah rapat dan diskusi antara lain tentang kendali mutu dan biaya di era JKN, evaluasi pelaksanaan program JKN, serta peran 
rumah sakit dan komite medik dalam mencegah inefisiensi biaya pelayanan kesehatan dengan menghadirkan para pembicara di antaranya Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, 

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), para direktur rumah sakit dan akademisi. 

Tak hanya itu, acara tersebut juga menghadirkan pembicara dari KPK sebagai salah satu narasumber dalam rangka pencegahan fraud dalam pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan

***********
Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id