Jakarta (14/03/2019) – Sebagai badan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan terus berupaya mengedepankan prinsip good governance. Salah satu upayanya adalah dengan melibatkan pengawasan dari lembaga independen masyarakat untuk menekan potensi fraud dalam penyelenggaraan JKN-KIS. Untuk itu, BPJS Kesehatan menggandeng Indonesia Corruption Watch untuk memperkuat lini pengawasan penyelenggaraan Program JKN-KIS. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo yang di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis (14/03).

Jakarta (25/02/2019) – Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dengan jumlah peserta paling banyak di dunia, BPJS Kesehatan menjadi salah satu sumber data terbesar di Indonesia yang dilirik banyak pihak, termasuk peneliti dan akademisi. Namun, besarnya data kepesertaan dan data jaminan pelayanan kesehatan memerlukan perhatian dan perlakuan yang khusus untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program JKN-KIS. Untuk itu, BPJS Kesehatan berupaya memudahkan pengelolaan data dengan menyediakan data sampel yang bisa mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang ada di BPJS Kesehatan.

Jakarta (30/01/2019) - BPJS Kesehatan dan PT Jasa Raharja memastikan penyelenggaraan koordinasi manfaat untuk kasus kecelakaan lalu lintas lebih optimal di tahun 2019. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tentang Koordinasi Manfaat Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Dan Lalu Lintas Jalan Serta Jaminan Kesehatan, Jakarta (30/01).

Jakarta (18/01/2019) – Memasuki tahun kelima, pagar hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkokoh. Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

JAKARTA (18/01/2019) – Kartu Indonesia Sehat menjadi program pemerintah paling dirasakan manfaatnya menurut survei Alvara Research Center berjudul Laporan Survei Pilpres 2019 : Ketika Pemilih Semakin Mengkristal. Dalam laporan tersebut, Kartu Indonesia Sehat berada di urutan teratas dari 10 program pemerintah, dengan skor 68% disusul program Kartu Indonesia Pintar dan pembangunan infrastruktur.