Jakarta (18/01/2019) – Memasuki tahun kelima, pagar hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkokoh. Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

JAKARTA (18/01/2019) – Kartu Indonesia Sehat menjadi program pemerintah paling dirasakan manfaatnya menurut survei Alvara Research Center berjudul Laporan Survei Pilpres 2019 : Ketika Pemilih Semakin Mengkristal. Dalam laporan tersebut, Kartu Indonesia Sehat berada di urutan teratas dari 10 program pemerintah, dengan skor 68% disusul program Kartu Indonesia Pintar dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa. Penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

Jakarta (06/01/2019) : Di tengah maraknya pemberitaan mengenai RS yang mengeluhkan sulitnya proses akreditasi, sebuah rumah sakit di Kabupaten Lanny Jaya, Papua justru telah terakreditasi pada tahun 2018 lalu. Fakta ini mementahkan keluhan pihak rumah sakit yang mengaku sulit memproses akreditasi. Padahal sebagian dari mereka notabene tinggal di wilayah perkotaan, yang justru memiliki akses jauh lebih mudah ketimbang di pedalaman Papua.

JAKARTA (07/01/2019) – Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dijamin untuk mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan semangat melindungi hak masyarakat tersebut, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, bersama-sama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, menyepakati bahwa perpanjangan kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta JKN-KIS dengan syarat. Kesepakatan kedua pimpinan institusi tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan.