Siaran Pers

Nilai Pancasila dalam Prinsip Gotong Royong JKN-KIS

Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIS

Perluas Kepesertaan dan Channel Pembayaran,

BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi dengan Bank Mandiri

JAKARTA (03/05/2017) : Sebagai badan hukum publik yang lebih dari tiga tahun mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta maupun stakeholders lainnya. Tahun 2019 menjadi target BPJS Kesehatan untuk merealisasikan cita-cita universal health coverage. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan siap memperkokoh sinergi dengan Bank Mandiri melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam hal pemanfaatan produk uang elektronik Mandiri e-Cash untuk memfasilitasi Kader JKN-KIS dalam melakukan kolekting iuran JKN-KIS dari masyarakat.

Kader JKN-KIS adalah orang-orang yang menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk menjalankan sejumlah fungsi BPJS Kesehatan, antara lain fungsi pemasaran dan fungsi pengumpul iuran. Keberadaan Kader JKN-KIS pun diharapkan mampu mendorong masyarakat mendaftar menjadi peserta dan membayar iuran secara tepat waktu.

“Pemanfaatan Mandiri e-Cash ini diharapkan dapat membantu Kader JKN-KIS untuk mengumpulkan iuran peserta. Prinsipnya, bayar iuran JKN-KIS kini jadi lebih mudah dan lebih dekat. Harapan kami, kedisiplinan peserta JKN-KIS dalam membayar iuran dapat meningkat, sehingga sustainibilitas program JKN-KIS terus terjaga,” jelas Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari. Hadir pula dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, serta Direktur Government and Institutional Bank Mandiri Kartini Sally.

Sejak bulan Oktober 2015 silam, BPJS Kesehatan telah memperluas channel pembayaran iuran pesertanya melalui sistem Payment Point Online Banking (PPOB). Hingga akhir Maret 2017, tercatat BPJS Kesehatan memiliki 422.700 channel pembayaran PPOB, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet, maupun perbankan. Adapun rata-rata transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan per bulan mencapai 5,8 juta transaksi pembayaran, yang mana 30%-nya bersumber dari PPOB dengan total iuran peserta JKN-KIS yang terkumpul lewat PPOB sebesar Rp 3,190 triliun.

“Khusus Bank Mandiri, hingga akhir Maret 2017, frekuensi pembayaran iuran JKN-KIS melalui Bank Mandiri secara rata-rata mencapai 5.371 ribu transaksi per bulan,” jelas Direktur Government and Institutional Bank Mandiri Kartini Sally dalam kesempatan tersebut.

Selain itu, BPJS Kesehatan dan Bank Mandiri juga kembali mempertegas kerja sama pembiayaan fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan melalui pemberian Konfirmasi Faskes. Pemberian Konfirmasi Faskes oleh BPJS Kesehatan kepada Bank Mandiri dimaksudkan untuk memperlancar pembiayaan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS yang ditawarkan Bank Mandiri kepada faskes. Dengan adanya percepatan dalam pembayaran tagihan tersebut, diharapkan faskes dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatannya agar tetap prima.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah bank mitra Bank Mandiri tentang pemasaran bersama dalam upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, serta penyediaan layanan perbankan milik perbankan. Adapun mitra perbankan Bank Mandiri yang turut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Nagari, Bank Jateng, Bank Jambi, Bank Lampung, Bank Maluku, Bank Alfamart, Tokopedia, Superindo, Apotek24, dan lain-lain.

Cegah KKN, BPJS Kesehatan Kembangkan Sistem Pengadaan Online

JAKARTA (03/05/2017): Sebagai badan hukum publik yang diamanahkan mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu mengedepankan prinsip-prinsip good governance, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, prediktabilitas, partisipasi, dinamis, serta kewajaran dan kesetaraan. Salah satu komitmen BPJS Kesehatan untuk mengelola good governance diwujudkan melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online yang disebut Integrated Management Asset and Procurement System (IMAPS).

Selain mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan sistem tersebut juga dapat mengurangi pertemuan secara langsung antara user, pelaksana pengadaan, dan vendor sehingga dapat mencegah terjadinya praktek yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hingga April 2017, tercatat kira-kira sebanyak 500 rekanan telah berstatus aktif sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT), sementara sekitar 200 rekanan masih berstatus verifikasi.

“Jika diakumulasikan sejak lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero), maka tahun ini BPJS Kesehatan sudah 25 kali berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian audit. Tentu kami ingin mempertahankan predikat tersebut, salah satu upayanya dengan menolak tegas gratifikasi yang rawan terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” jelas Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraeni dalam acara Gathering Rekanan BPJS Kesehatan Tahun 2017 yang juga menghadirkan Fungsional Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (KPK) Sari Anggraeni serta sejumlah perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pembicara.

Mira menambahkan, BPJS Kesehatan juga mengundang rekan-rekan vendor untuk dapat mendaftarkan perusahaannya dalam E-Procurement System, sehingga untuk selanjutnya perusahaan yang didaftarkan tersebut sudah tercantum di database BPJS Kesehatan serta dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebagai upaya mendukung cakupan semesta 2019 mendatang, kami juga akan memberikan persyaratan tambahan lainnya yang wajib dipenuhi rekanan yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS Kesehatan, yaitu bahwa perusahaan tersebut telah mendaftarkan seluruh pegawainya menjadi peserta JKN-KIS,” kata Mira.

Upaya lain yang telah ditempuh BPJS Kesehatan untuk mewujudkan good governance di lingkungan kerjanya adalah dengan membangun sinergi bersama Kejaksaan Tinggi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance

***