BPJS Kesehatan Dukung Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Melalui Kegiatan Promotif Preventif

Sinergi BPJS Kesehatan, KPK, dan Kementerian Kesehatan Perangi Kecurangan

Jakarta (19/07/2017) : Sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan terbesar di dunia, salah satu upaya yang senantiasa dilaksanakan BPJS Kesehatan adalah mencegah potensi kecurangan alias fraud. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2015, terdapat berbagai pihak yang berpotensi melakukan kecurangan dalam program JKN-KIS, mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, hingga penyedia obat dan alat kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk tim pengawas bersama.

”Tim pengawas tersebut terdiri atas Koordinator, Kelompok Kerja Pencegahan Kecurangan dalam JKN, Kelompok Kerja Deteksi Kecurangan dalam JKN, dan Kelompok Kerja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN,“ kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN, bersama Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (19/07).

Koordinator bertugas melakukan review atas pedoman yang disusun Kelompok Kerja, melakukan koordinasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi pelaksanakan sosialisasi pedoman, melakukan piloting atas pelaksanaan pedoman dan pelaksanaan analisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, dan mengevaluasi progress kinerja masing-masing Kelompok Kerja.

Kelompok Kerja Pencegahan Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Pencegahan Kecurangan JKN yang harus dilakukan fasilitas kesehatan, serta mengkoordinasikan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman tersebut. Kelompok Kerja Deteksi Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Deteksi Kecurangan dalam JKN yang mencakup tata cara pertukaran data, menganalisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, serta melakukan deteksi awal atas data yang berpotensi kecurangan dalam JKN sebagai dasar pelaksanaan piloting.

Kelompok Kerja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Penyelesaian Kecurangan dalam JKN yang mencakup tingkatan kecurangan, tata cara penyelesaian dan sanksi yang akan diterapkan, serta melakukan koordinasi dengan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman penyelesaian kecurangan dalam JKN.

“Prinsipnya, kami fokus dalam menjalankan good governance. BPJS Kesehatan tidak berjalan sendiri dalam mengelola program JKN-KIS, melainkan diawasi oleh banyak pihak, mulai dari tingkat Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga KPK. Tiap tahun kami juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan telah 25 kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika dihitung sejak PT Askes (Persero),” kata Fachmi.

Khusus dalam hal memproses klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan. BPJS Kesehatan juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong rumah sakit membentuk Tim Anti Fraud internal.

Di sisi lain, menurut Fachmi, standar kendali mutu dan kendali biaya sangat membantu pencegahan kecurangan, sebab dari standar tersebut dapat ditelusuri tindakan mana yang mengarah pada potensi kecurangan. Oleh karena itu, jika kendali mutu dan kendali biaya berjalan baik, risiko potensi kecurangan pun bisa menurun.

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                              

+62 21 424 6063                                                    

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Bank Bukopin Kini Siap Kerjasama Pembiayaan

Tagihan Faskes Program JKN-KIS

Jakarta (19/07/2017):  Dalam rangka meningkatkan kemudahan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan serta pemanfaatan jasa dan produk juga layanan perbankan dalam rangka pembayaran tagihan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan (Faskes) khususnya Faskes tingkat lanjutan swasta, BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan dengan Bank Bukopin dalam hal Kerja Sama Pembiayaan Tagihan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilakukan pada hari ini oleh Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana dan Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso.

Program Pembiayaan Tagihan Faskes mitra BPJS Kesehatan (Supply Chain Financing) merupakan program pembiayaan oleh Bank yang khusus diberikan kepada Faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Kondisi saat ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap. Namun melihat kondisi yang terus berkembang dan untuk terus menjaga cashflow dari rumah sakit, kami bekerjasama dengan Bukopin menawarkan program SCF ini, dengan harapan likuiditas dari Faskes khususnya Faskes swasta tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso pada Rabu (19/07).

Sesuai dengan peraturan yang ada, BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan Faskes tingkat lanjutan maksimal N+15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 38. Faskes tingkat lanjutan dalam hal ini rumah sakit membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.

“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar dapat membantu likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan,  sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” ujar Kemal.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk Mikrowa Kirana menjelaskan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Kerja sama ini diharapkan akan memudahkan Bank Bukopin dalam melakukan verifikasi data faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang mengajukan permohonan pembayaran tagihan terlebih dahulu kepada Bank Bukopin,” ujar Mikrowa Kirana seusai acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Mikrowa Kirana mengungkapkan bahwa Bank Bukopin terus memacu pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Sampai dengan kuartal I/2017, pencapaian laba bersih Bank Bukopin meningkat 5,62% secara year-on-year. Pencapaian ini didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 7,64% menjadi Rp72,3 triliun dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp93,8 triliun, tumbuh 15,37% secara year-on-year.

Bank Bukopin  yang berdiri pada 10 Juli 1970,  terus tumbuh dan berkembang  hingga  masuk  ke  dalam  kelompok  bank  menengah  di  Indonesia.  Bank  Bukopin merupakan  bank  yang  fokus  pada  segmen  ritel,  yang  terdiri  dari  segmen, mikro,  UKM,  dan konsumer serta didukung oleh segmen komersial.

Hingga periode tersebut  Bank Bukopin  beroperasi  di 23 provinsi, memiliki 43 kantor cabang utama,  132 kantor cabang pembantu, 145 kantor kas, 75 kantor fungsional (layanan mikro), 36 payment point, serta 8 layanan pickup service. Seluruh   kantor   Bank  Bukopin   telah  terhubung   dalam  satu  jaringan   real  time  online.  Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank Bukopin juga mengoperasikan  766 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi  dengan seluruh jaringan ATM BCA Prima, ATM Bersama  dan Plus di seluruh Tanah Air

Sementara itu, Berdasarkan data per 14 Juli 2017, terdapat 179.011.459 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Selain itu, terdapat total 20.877 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 9.829 Puskesmas, 4.523 Dokter Praktik Perorangan, 1.151 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 5.360 Klinik Pratama, dan 14 RS D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.451 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.179 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 181 Klinik Utama), 2.274 Apotek, serta 998 Optik.

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                      

+62 21 424 6063

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Tantri Wulandari                                                     Rosana D Anwar

Sekretaris Perusahaan                                              Alt. Kepala Divisi Dana Komersial I

PT Bank Bukopin Tbk                                                 PT Bank Bukopin Tbk

Email: corsec@bukopin.co.id;                               Email: rosana.anwar@bukopin.co.id

Telp. + 6221-7988266 ext. 1107                           Telp. + 6221-7988266 ext. 1465

Hp.   + 62816934964                                                     Hp.   + 6281288003341

BPJS Kesehatan Sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan

dalam Penanggungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Jakarta (19/07/2017) : Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian penjaminan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional – K`artu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya bagi peserta yang juga merupakan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk saling menjalin koordinasi dan kerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kecelakaan kerja.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady serta Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan M. Khrisna Syarif, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan (19/07). Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady mengungkapkan, Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur penanganan kepada Peserta sehingga manfaat yang diberikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program yang memberikan perlindungan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif yang telah membayar iuran terhadap kecelakaan kerja yang dialaminya. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit akibat kerja, sedangkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kerja, yang diderita peserta dalam hubungan kerja, meliputi faktor risiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, yang dinyatakan oleh Pejabat yang Berwajib dan dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis.

“Tujuan dari kerjasama ini diharapkan adanya kepastian terjalinnya koordinasi pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan meliputi penjaminan, prosedur administrasi, dan sosialisasi bersama kepada pegawai, peserta dan fasilitas kesehatan dalam penjaminan kasus KK dan PAK. Selain itu, kami harapkan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kecelakaan kerja, pada saat di rumah sakit tidak kebingungan siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatannya. Melalui perjanjian kerjasama ini, diharapkan di lapangan nanti pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal,” ujar Maya.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan sinergi pelayanan Jaminan KK dan PAK bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pengajuan penggantian klaim program KK atau PAK, peningkatan perluasan fasilitas kesehatan, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi bersama terkait jaminan KK/PAK dan kerja sama lain yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Mekanisme Pelayanan dan Penjaminan ini diatur, dimana BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin awal terhadap kasus yang diduga kasus KK atau PAK, tetapi belum dapat dibuktikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja, BPJS Ketenagakerjaan  bertindak sebagai penjamin terhadap kasus KK atau PAK yang telah dibuktikan dalam waktu 3 hari kerja.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat, harapannya peserta BPJS Ketenagakerjaan yang juga merupakan peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan benefit pelayanan yang sesuai dengan haknya,” himbau Maya.

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                         

+62 21 424 6063                                                      

humas@bpjs-kesehatan.go.id