Program JKN-KIS Episentrum Baru Jaminan Kesehatan di Dunia

Penulis : Humas Dibaca : 4201 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 02 Mar 2017 10:22:18
BPJS Kesehatan Terus Perkuat Posisi Kelembagaan di Mata Internasional

YOGYAKARTA (02/03/2017) :
Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat  (JKN - KIS), yang memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan.  Dan sampai dengan saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan pemerintah pada 1 Januari 2019, diharapkan seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS atau cakupan Semesta/Universal Health Coverage.
Dalam rangka upaya merealisasikan cita-cita tersebut, sesuai dengan amanah undang-undang BPJS Kesehatan dapat membangun kerjasama strategis dengan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sehubungan dengan hal itu BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Joint Learning Network (JLN) For Universal Health Coverage Indonesia dalam penyelenggaraan JLN International Workshop dan Site Visit (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dengan Tema : Current Update of Primary Care Development: Lesson Learned Accross Countries, di Yogyakarta (02/03)

JLN adalah komunitas praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan sistem maupun sumber daya yang diharapkan mampu menjawab tantangan praktis reformasi sistem kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Komunitas JLN terdiri dari para pemimpin dari kementerian lembaga pembiayaan kesehatan nasional kesehatan dan lembaga pemerintah lainnya di 27 negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin dan Timur Tengah.

“Kehadiran Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan boleh dikatakan sebagai episentrum baru di dunia jaminan kesehatan dunia. Bagaimana tidak, di usianya yang baru memasuki tahun ke-empat, program ini telah meng-cover hampir 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara negara lain butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai UHC misalnya Korea Selatan yang butuh waktu 26 Tahun,  Jerman 127 tahun, Belgia 118 tahun. Dan di tahun 2017, menjadi momentum bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat posisioning kelembagaan kepada mitra internasional,” jelas Direktur Hukum, Komunikasi dan HAL Bayu Wahyudi.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan JLN Indonesia, yang ditandatangani oleh Prof. Ali Ghufron Mukti sebagai Ketua Joint Learning Network Country Core Group Indonesia. Adapun ruang lingkup dalam MoU tersebut adalah (1) Berbagi keahlian, informasi dan pengalaman di bidang asuransi kesehatan sosial, (2) Pendidikan dan pelatihan dalam bidang asuransi kesehatan sosial, (3) Penyelenggaraan seminar bersama, konferensi, workshop, dan pertemuan tingkat profesional lainnya, (4) Penelitian bersama, konsultasi dan publikasi di bidang jaminan sosial, (5) Fasilitasi hubungan kelembagaan dengan negara-negara anggota Joint Learning Network.

Bayu menambahkan, diharapkan dengan melalui seminar internasional terdapat sharing perkembangan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia yang juga sesuai dengan tema seminar dan sarana benchmark dengan negara-negara anggota Joint Learning Network. BPJS Kesehatan bersama dengan stakeholder terkait terus melakukan upaya untuk perbaikan serta kesempurnaan dalam sistem jaminan sosial di bidang kesehatan, dan tidak menutup kemungkinan berbagi pengalaman dengan negara lain, dengan demikian akan ditemukan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pihak sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dan pembelajaran bagi masing-masing pihak

Hadir dalam kegiatan tersebut, High level policy makers perwakilan dari 11 negara anggota JLN (Ghana, Indonesia, India, Kenya, Malaysia, Mali, Mongolia, Morocco, Nigeria, Pakistan, dan Vietnam), Profesor Ali Ghufron Mukti sebagai Founder JLN-Indonesia, dan beberapa narasumber seperti Prof Hasbullah Thabrany serta perwakilan dari JLN-Ghana, dan JLN-Vietnam yang akan berbagi pengalaman dalam implementasi jaminan kesehatan khususnya pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Hingga 24 Februari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 174.757.722 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.374 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll)  yang tersebar di seluruh Indonesia.

File :