Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Mengawal Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Indonesia

Penulis : Humas Dibaca : 449 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 21 Aug 2017 16:40:13
Banda Aceh (21 Agustus 2017) :  Untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi calon Jemaah haji berjalan lancar, Panitia Kerja (Panja) Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI ini meninjau pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di bidang kesehatan di sejumlah wilayah yaitu di Banda Aceh, Surabaya dan Makassar. Turut mendampingi, Kementerian Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan stakeholder lainnya. 

Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengungkapkan BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama sudah berkoordinasi memastikan para Calon Jemaah Haji (CJH) telah terlindungi oleh jaminan kesehatan khususnya oleh Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga secara proaktif membuka counter/booth pendaftaran kepesertaan JKN-KIS bagi CJH yang belum mendaftar.

“Kami harapkan para CJH sudah menjadi peserta JKN-KIS, sehingga apabila perlu mendapat penanganan medis khususnya bagi CJH yang memiliki penyakit resiko tinggi dapat terlayani dengan baik saat dirujuk ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kami juga mendoakan bagi CJH dapat menjalankan ibadah dengan tenang, tetap sehat dan selamat sampai kembali ke tanah air,” jelas Bayu Wahyudi yang mendampingi Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan Barlian, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan sejumlah pejabat lainnya di Embarkasi Haji, Banda Aceh.

Sementara itu, Direktur Perluasan dan Layanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari, di Embarkasi Haji Surabaya mengungkapkan bagi CJH yang sudah menjadi peserta JKN-KIS agar membawa kartu kepesertaan JKN-KIS dan apabila belum mendaftar untuk segera mandaftarkan diri melalui website BPJS Kesehatan, aplikasi Mobile JKN ataupun melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400.

“Namun perlu kami sampaikan, untuk peserta baru biasanya masuk menjadi peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU), sehingga mengikuti aturan 14 hari masa aktivasi kartu. BPJS Kesehatan juga secara proaktif telah membuka booth/counter pendaftaran di sejumlah embarkasi haji, dengan harapan akan mempermudah peserta yang belum mendaftar untuk segera mendaftar,” himbau Andayani yang mendampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Karun, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Donald Pardede, dan sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Jawa Timur yang mendampingi.

Adapun counter/booth pendaftaran BPJS Kesehatan terdapat di Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG), Jakarta – Bekasi (JKS), Surabaya (SUB), Solo (SOC) , Medan (KNO), Padang (PDG), Makassar (UPG), Balikpapan (BPN), Banjarmasin (BDJ), Batam (BTH), Palembang (PLM), Lombok (LOP) dan Aceh (BTJ).

Lebih lanjut, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Wahyuddin Bagenda di Makassar menjelaskan pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh peserta JKN-KIS pada saat keadaan gawat darurat CJH dapat dirujuk langsung oleh Klinik Embarkasi/Debarkasi ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Namun untuk keadaan non-gawat darurat CJH dapat dirujuk langsung oleh klinik Embarkasi/Debarkasi setelah klinik Embarkasi/Debarkasi tersebut melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang sudah menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan. Jadi kami himbau agar klinik di Embarkasi/Debarkasi segera berkoordinasi dengan FKTP provider BPJS Kesehatan terdekat agar CJH di Embarkasi/Debarkasi tersebut akan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas Wahyuddin Bagenda, saat mendampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Latunreng, saat  meninjau Asrama Haji Embarkasi Makasar.

File :