Pengawasan Berlapis Perkuat Implementasi Good Governance BPJS Kesehatan

Penulis : Humas Dibaca : 495 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 07 Sep 2017 17:12:33
JAKARTA (07/09/2017): Sebagai institusi pengelola jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia, BPJS Kesehatan dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip good governance dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Ada banyak pihak yang mengawal pelaksanaan program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Mulai dari tingkat Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga KPK. Pengawasan berlapis tersebut merupakan salah satu kunci optimalisasi good governance di lingkungan BPJS Kesehatan,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai menerima kunjungan dari DJSN dalam rangka monitoring dan evaluasi program JKN-KIS, Kamis (07/09).

Tak hanya itu, Fachmi menambahkan, tahun ini BPJS Kesehatan juga telah bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan KPK membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN. Atas upayanya yang konsisten dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, tak heran jika BPJS Kesehatan memperoleh 25 kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), jika dihitung sejak masih berstatus PT Askes (Persero). 

“Dalam menyelenggarakan program JKN-KIS, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, mitra perbankan, dan stakeholders lainnya. Ke depannya kami berharap, semua pihak dapat bersama-sama mengawal dan mengawasi program JKN-KIS ini agar bisa terus mengalirkan manfaat kepada yang membutuhkan,” kata Fachmi.

File :