Pastikan Penduduknya Dapat Jaminan Kesehatan, Pemda Ramai-Ramai Sebarkan Instruksi Resmi

Penulis : Humas Dibaca : 588 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 13 Mar 2018 00:00:00
JAKARTA (13/03/2018) : Komitmen Pemerintah Daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan warganya mendapat perlindungan jaminan kesehatan yang memadai, terasa kian nyata. Selaras dengan diedarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, puluhan Pemerintah Daerah pun beramai-ramai menetaskan regulasi pendukung. Hingga Desember 2017, sebanyak 11 Surat Edaran Kepala Daerah, 11 Instruksi Kepala Daerah, 15 Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, serta 2 Peraturan Daerah pun resmi dikumandangkan demi memuluskan implementasi Instruksi Presiden tersebut. Angka ini pun terus bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu.

“Presiden menekankan agar Pemerintah Daerah dapat mengingkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan JKN-KIS, mengalokasikan anggaran untuk JKN-KIS, serta mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program JKN-KIS. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diinstruksikan untuk memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM di wilayahnya, serta memastikan BUMD mendaftarkan entitas, pekerja, dan anggota keluarganya ke dalam JKN-KIS dan membayar iuran secara teratur. Dan yang tak kalah penting, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk memberikan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi para pemberi kerja yang tak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, Selasa (13/03).

Menurut Nopi, agar mampu dilaksanakan secara optimal, Instruksi Presiden tersebut perlu dikuatkan dengan regulasi pendukung dari Pemerintah Daerah. Tahun 2018 ini, Kabupaten Luwu turut menorehkan namanya di antara jajaran Pemerintah Daerah yang telah mengeluarkan regulasi pendukung.

"Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menyambut jaminan kesehatan semesta tidak perlu diragukan lagi, karena sudah ada jaminan dari Bupati Luwu Utara untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Sejauh ini, jumlah peserta JKN-KIS di Kabupaten Luwu Utara masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya Instruksi Bupati ini, diharapkan kepesertaan JKN-KIS dapat lebih optimal supaya lebih banyak lagi penduduk yang mendapat perlindungan jaminan kesehatan," ujar Sekretaris Daerah Luwu Utara Abdul Mahfud.

Dalam instruksi ini seluruh SKPD dan instansi vertikal yang ada di Luwu Utara diinstruksikan untuk melakukan perluasan peserta kepada pelanggan masing-masing dengan mempersyaratkan kepemilikan kartu JKN-KIS pada saat melakukan pengurusan administrasi. Selain itu disampaikan juga bahwa Pemerintah Daerah akan menindak tegas berupa pemberian sanksi jika ada yang tidak patuh pada aturan tersebut.

"Pemerintah Daerah mendorong agar implementasi Progam JKN-KIS dapat berjalan optimal di berbagai aspek, mulai dari sisi kualitas pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan, peningkatan upaya promotif preventif, serta upaya pengawasan dan penguatan regulasi terkait kepatuhan Badan Usaha untuk mendaftarkan entitas dan karyawannya ke dalam program ini," terang Abdul.

File :