BPJS Kesehatan Dorong Mutu Layanan Persalinan Peserta JKN-KIS

Penulis : Humas Dibaca : 173 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 11 May 2018 00:00:00
Jakarta (11/05/2018) : Direktur Kepatuhan, Hukum dan HAL BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjadi salah satu panelis dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) Balikpapan XI dengan tema "Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Organisasi Profesi untuk Mendukung Keluarga Sehat berbasis Kesehatan Reproduksi" Balikpapan (08/05). Dalam paparan Bayu menjelaskan Pelayanan persalinan merupakan benefit bagi peserta BPJS Kesehatan dan tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung namu harus sesuai dengan indikasi medis. Penjaminan persalinan normal di faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama atau dalam kondisi gawat darurat.

“Yang dimaksud kondisi gawat darurat persalinan misalnya perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya. Saat ini diharapkan kondisi gawat darurat tersebut dapat diantisipasi dengan pengecekan rutin di FKTP/bidan jejaring. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk mengotimalisasi mutu layanan persalinan baik di FKTP maupun di FKRTL,” jelas Bayu Wahyudi.

Bayu mengungkapkan, biaya persalinan khususnya di FKRTL atau rumah sakit saat ini termasuk dalam pembiayaan tertinggi dari seluruh biaya pemanfaatan program JKN-KIS. Biaya persalinan seksio di FKRTL merupakan biaya INA-CBG tertinggi selama 4 tahun pelaksanaan JKN-KIS yang angkanya mencapai 5,3% dari total biaya pelayanan kesehatan rujukan per tahun. Persentase persalinan seksio di indonesia dibandingkan persalinan total (FKTP dan FKRTL) adalah 45%.

“Hal ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi kita bersama apakah kondisi tersebut dikatakan ideal atau tidak. Mengingat pada umumnya persalinan bisa dilakukan di FKTP dengan persalinan normal melalui optimalisasi pelayanan kesahatan serta edukasi kepada peserta,” jelas Bayu.

Untuk itu diperlukan dukungan dari organisasi profesi seperti HOGSI untuk mengoptimalkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan persalinan. Diharapkan HOGSI dapat berupaya mendorong penerapan pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas melalui penerapan kaidah-kaidah evidence based serta turut aktif dalam implementasi clinical governance untuk menerapkan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

File :