Satgas Profesi untuk JKN Siap Beri Solusi Cepat

Penulis : humas Dibaca : 5489 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 16 Apr 2014 15:33:39

Demi memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan dengan baik, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Profesi untuk JKN.

 

Pembentukan Satgas Profesi untuk JKN adalah salah satu perwujudan tugas BPJS Kesehatan, yaitu mengembangkan sistem pembiayaan, sistem pelayanan, dan sistem kendali mutu dan kendali biaya.  Sebagai bagian dari Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya yang menjadi pusat advokasi, informasi, dan data, Satgas Profesi untuk JKN ini juga diharapkan dapat menghasilkan solusi yang cepat atas sebuah permasalahan.

 

Selain itu, satuan tugas ini juga melakukan monitoring terhadap permasalahan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia terkait pelaksanaan program JKN. Hingga saat ini, Satgas Profesi untuk JKN telah melakukan pemantauan di Makassar, Medan, Palembang, Samarinda, dan Surabaya, serta berencana mengunjungi daerah lainnya, seperti Yogyakarta, Manado, DKI Jakarta-Banten, serta Kalimantan Barat.

 

Sementara itu, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya bertugas melakukan sosialisasi dan memantau kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensinya. Anggota tim terdiri dari 3 orang perwakilan masing-masing organisasi profesi dan BPJS Kesehatan yang termasuk dalam Satgas Profesi untuk JKN, serta perwakilan akademisi dan pakar klinis untuk tingkat cabang, regional, dan pusat.

 

Di tingkat cabang, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya akan mengevaluasi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, meliputi utilization review serta tingkat kepuasan peserta JKN dan tenaga kesehatan. Tim ini juga melakukan audit medis, pembinaan etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan, serta evaluasi dan revie berkala standar pelayanan medis, termasuk clinical pathway.

 

Selanjutnya, hasil evaluasi dan audit medis di tingkat cabang yang belum dapat terselesaikan, akan ditangani oleh Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Divisi Regional. Tim ini bertugas menyusun dan mengusulkan perbaikan kebijakan kepada tim pusat.

 

Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Pusat dapat mengajukan usulan kebijakan baru kepada pemangku kebijakan terkait mengenai kebijakan pelayanan kesehatan dan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensinya. Hingga saat ini, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Pusat sudah menghasilkan penyelesaian audit medis, profil pelayanan kesehatan nasional, dan panduan teknis penyelenggaraan JKN. (rl)

***


File :