Sistem Rujukan Tetap Berlaku di BPJS

Penulis : humas Dibaca : 53496 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 29 Apr 2014 08:09:13

(Dikutip dari Tribunews.com)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sistem rujukan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap berlaku seperti mekanisme berobat di Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini tetap mewajibkan pasien datang ke puskesmas terlebih dulu. Kepala UPT Jamkesda, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Theryoto mengatakan, sistem rujukan tetap berlaku meski KJS melebur menjadi BPJS Kesehatan.

”Jadi kalau pasien sakit, tetap harus ke Puskesmas dulu. Kalau tidak bisa ditangani di puskesmas, akan dirujuk ke Rumah Sakit,” ujar Theryoto kepada Warta Kota, Senin (28/4/2014).

Kondisi rujukan, kata dia, berlaku bukan untuk kondisi darurat. Jika pasien dalam keadaan darurat, seperti kondisi kritis, atau menjadi korban kecelakaan, bisa langsung datang ke rumah sakit.

Theryoto menjelaskan, pelayanan-pelayanan dalam BPJS juga harus dilakukan atas permintaan dokter, bukan atas permintaan pribadi pasien. Pada 2013, penyediaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah sebesar Rp1,5 triliun untuk 3.377.691 warga pemegang KJS. Sedangkan tahun 2014 ini, anggaran untuk BPJS sekitar Rp 2 triliun.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI juga memberikan pengecualian atau kekhususan bagi DKI Jakarta untuk melayani beberapa layanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Pelayanan JKN di ibukota mendapatkan porsi lebih dibandingkan daerah lain di Indonesia Radiologi, USG ECG, dan laboratorium Kimia.

Tiga jenis pelayanan tersebut juga bisa dinikmati pasien yang memegang JKN dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), selain pelayanan standar. Sehingga layanan Rontgen dan USG tetap bisa dilayani, tentunya dengan rujukan dokter Puskesmas maupun rumah sakit.

Meski pelayanan kesehatan di DKI Jakarta lebih banyak dibandingkan daerah lain, namun premi yang dibayarkan oleh Pemprov DKI tetap sama, yakni Rp 19.225 per orang per bulan.

Seperti diketahui, sebelumnya banyak warga DKI pemegang KJS mengeluhkan banyak layanan yang tidak ditanggung oleh sistem JKN. Antara lain pemeriksaan darah, rontgen, USG, dan uji SGPT SGOT. Dengan adanya layanan lebih di DKI Jakarta, diakui Dien ada kemungkinan meningkatnya pemegang kartu JKN dari daerah Bodetabek untuk juga ikut menikmati layanan kesehatan di Ibukota.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan DKI akan memberlakukan persyaratan pelayanan JKN di Puskesmas bahwa warga yang boleh memperoleh pelayanan ini adalah mereka yang telah berdomisili di Jakarta minimal selama tiga bulan.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga tengah membahas mengenai pelayanan bagi pasien khusus seperti pasien ketergantungan obat, pasien Lembaga Permasyarakatan, dan warga panti sosial. Berdasarkan Pergub Nomor 14 tahun 2013, penerima KJS adalah penduduk miskin atau rentan, dan masyarakat yang memperoleh penghargaan atas jasanya.

Penduduk yang termasuk miskin dan rentan yakni yang temasuk dalam data kemiskinan BPS; penduduk yang tidak terdata BPS tapi mudah terkena dampak kebijakan pemerintah dan belum memiliki asuransi; penduduk miskin yang diverifikasi petugas DInas Kesehatan; penduduk miskin dalam pelayanan Ambulans Gawat Darurat; penghuni panti sosial dan rumah singgah yang direkomendasikan Kepala Dinas Sosial; Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; korban perdagangan orang; korban bencana.

Sedangkan masyarakat yang termasuk diberi penghargaan yakni lansia; anggota forum komunikasi dermawan daerah; anggota legiun veteran RI DKI; kader posyandu dan jumantik yang sudah lima tahun mengabdi; tokoh agama; mantan pejabat Pemprov DKI dan istri; seniman dan budayawan daerah; pengurus LMK, RW, dan RT yang masih aktif. (Ahmad Sabran)


File :