Bahas Sistem Jaminan Kesehatan dan Penyesuaian Iuran, BPJS Kesehatan Kuliahi Ratusan Mahasiswa FKM

Penulis : Humas Dibaca : 557 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 07 Oct 2019 07:41:25

Padang, Jamkesnews - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina memberikan kuliah umum pada ratusan mahasiswa yang menjadi peserta Bincang-Bincang Mahasiswa 2019. Acara yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Baiturrahmah bekerjasama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) tersebut menjadikan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai salah satu tema andalan yang wajib dipahami oleh peserta setiap tahunnya.

Asyraf memulai materi terlebih dahulu dengan mengajak para peserta untuk memahami  tentang mengapa iuran harus disesuaikan sesuai dengan hitungan ilmu aktuaria. Dari ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang tersebut akan diketahui berapa iuran minimal yang seharusnya dibayarkan oleh peserta JKN-KIS. Ia berharap, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat paham tentang alasan penyesuaian iuran Program JKN-KIS.

“Ketika nanti iuran benar-benar sudah disesuaikan, teman-teman dapat memberi edukasi tentang penyesuaian iuran ini ke civitas akademika lain dan masyarakat. Karena begini, usulan kenaikan iuran yang beredar saat ini sudah mendekati perhitungan aktuaria. Diharapkan dengan iuran disesuaikan, defisit akan berkurang, dan program ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Ini yang harus diketahui, penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS,” ungkapnya.

Selain membahas tentang pentingnya penyesuaian iuran, Asyraf juga menjelaskan tentang beragam sistem jaminan kesehatan mulai dari Nasional Health Sistem (NHS) yang iurannya murni dari pajak, lalu Sosial Health Insurance (SHI) yang sedang diterapkan di Indonesia, ada juga Community Based atau jaminan kesehatan yang berbasis komunitas  dan yang terakhir adalah sistem jaminan komersial, dimana hanya orang yang sanggup membayar saja yang akan menjadi anggotanya.

Berdasarkan hasil penelusuran Jamkesnews, sampai saat ini, sistem SHI yang diterapkan di Indonesia melalui BPJS Kesehatan sudah berhasil menjamin 221juta penduduk Indonesia pada jaminan kesehatan. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah berkomitmen menjamin 132juta jiwa penduduk untuk dimasukkan pada segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan rincian 98juta jiwa bersumber dari dana APBN dan 34juta dari APBD.

“Penerimanya masyarakat miskin dan tidak mampu. Dicatat oleh kelurahan, terus berproses hingga ke jenjang paling tinggi melalui verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial. kalau benar-benar miskin dan tidak mampu akan masuk dalam Surat Keputusan PBI oleh Menteri atau Kepala Daerah. Ini bentuk komitmen pemerintah ya, jadi jangan berpikir penyesuaian iuran itu adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah pada masyarakat. Karena pemerintah sudah berkomitmen untuk menjamin yang miskin dan tidak mampu, kalau yang mampu wajib membayar iuran sendiri,” kata Asyraf.

Renny Sukma selaku koordinator divisi acara mengatakan bahwa Program JKN-KIS menjadi materi wajib dalam kegiatan serupa setiap tahunnya, karena Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan salah satu topik yang selalu menarik dalam disiplin ilmu kesehatan masyarakat.

“Dengan adanya materi atau penjelasan yang diberikan tadi, peserta dan bahkan termasuk panitia jadi paham bagaimana sistem dan perkembangan Program JKN-KIS terkini. Kami juga tahu bagaimana cara menyikapi setiap isu yang ada terkait BPJS Kesehatan. Pemateri sangat menguasai, penyampaiannya juga renyah, jadi kami gampang menerimanya. Lebih jauh dari itu kami juga berharap agar program JKN-KIS tetap ada dan dapat terus memberikan pelayanan terbaik,” ujar Renny sembari tersenyum. (aw/bo)


File :