Peran Aktif Pemerintah Daerah Kuatkan Semangat Gotong Royong Dukung JKN-KIS

Penulis : Humas Dibaca : 274 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 08 Jan 2022 05:44:00

Sukabumi, Jamkesnews – BPJS Kesehatan mendorong pemerintah daerah dalam menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS melalui pembayaran iuran setiap pekerjanya. Tersebut diucapkan Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Ricky Erfyan dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemotongan Dan Penyetoran Iuran JKN-KIS Dari Komponen Tambahan Penghasilan, khususnya komponen tambahan penghasilan untuk Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas maupun Rumah Sakit di Wilayah Kabupaten Cianjur secara daring di Sukabumi, Jumat (31/12).

“Prinsip asuransi sosial meliputi semangat gotong royong semua lapisan masyarakat, kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif, Iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan dan bersifat nirlaba. Sedangkan dari segi Prinsip Ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya," ujar Ricky

Dirinya menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PPU Di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa komponen tambahan penghasilan selain gaji atau upah masuk ke dalam dasar perhitungan iuran JKN-KIS, yang diharapkan sudah dapat di laksanakan oleh dinas atau instansi terkait.

Adapun penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN tersebut memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dari instansi terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Tentu dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting untuk membantu bersama-sama menyukseskan Program JKN-KIS. Harapannya, komitmen yang kuat terus dijunjung tinggi oleh Pemerinath Daerah sehingga kesinambungan program JKN-KIS agar tetaop terjaga," tambah Ricky.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Erwin Julfriansyah menyampaikan bahwa terkait pembayaran iuran JKN-KIS dari segmen PPU dari ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Cianjur akan selalu diupayakan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 tersebut, yang tentunya sejalan dengan peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mendukung untuk penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Kami akan terus upayakan percepatan progress perhitungan dan penyetoran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan sangat apresiasi kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur yang telah mengimplementasikan perhitungan yang dapat menampilkan data berdasarkan analisis rata-rata penghasilan dalam jangka waktu tertentu, yang dapat dijadikan acuan untuk diajukan kepada kepala perangkat daerah dalam bentuk surat keputusan dan menjadi dasar untuk kami tambahkan dalam perhitungan pembayaran gaji,” ungkap Erwin. (BS/ne)


File :